JOMBANG, (kabarjombang.com) – Isu mutasi pejabat kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Jombang, akhir-akhir ini santer terdengar. Tak tanggung-tanggung, menurut kabar yang beredar, seluruh pimpinan SKPD bakal diganti dengan pejabat baru. Kabar mutasi ini tidak luput dari perhatian kalangan dewan. Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPRD, Subaidi Mukhtar.
Menurutnya, mutasi perlu dilakukan guna mendukung mewujudkan visi misi Bupati Nyono Suharli Wihandoko, dengan menempatkan pejabat baru yang mampu menjawab tantangan kedepan.
“Memang saya sudah mendengar kabar itu (mutasi pejabat/red). Tentu saja ini kabar yang baik menyusul kedepan tantangan kerja Bupati lebih berat. Sehingga memerlukan bawahan (Kepala SKPD) yang mampu menjawab tantangan,” ujar Subaidi Mukhtar, Kamis (14/1/2016).
Ia menambahkan, tolak ukur dalam merotasi pejabat SKPD itu harus sesuai dengan visi misi Bupati Jombang itu sendiri. Menurutnya, Bupati juga punya kriteria pejabat baru yang bakal ditempatkan, dengan memperhatikan sisi profesionalitas dan komitmen untuk bekerja sesuai dengan visi misi Bupati yakni Jombang Sejahtera Untuk Semua.
“Kalau Kepala SKPD itu tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik, ya buat apa harus dipertahankan. Saya kira masih banyak yang bisa melaksanakan program kerja dan performa yang juga mumpuni. Kalau tidak, justru ini akan menjadi blunder bagi bupati sebagai kepala daerah,” papar Subaidi.
Politisi PKB ini menilai, ada beberapa SKPD yang di dua tahun terakhir, dalam era pemerintahan Bupati Nyono kurang menunjukkan kinerja sesuai harapan. Padahal, SKPD tersebut bisa dikatakan SKPD yang memiliki kucuran dana yang besar. Namun, belum menunjukkan perkembangan yang baik. Semisal di Dinas Pendidikan, yang menurut Subaidi, hingga saat ini dirasa belum mampu bekerja secara maksimal.
Salah satu inidikasinya adalah, lanjut Subaidi, dinas tidak mampu mendorong kemajuan sekolah-sekolah, dengan bukti ketidaksiapan beberapa sekolah menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
“Tentu saja ini fakta yang kurang mengenakkan. Komputer menjadi sarana menunjang UNBK. Namun faktanya, banyak sekolah yang tidak memiliki sarana tersebut dengan layak. Sehingga tidak mampu menyelenggarakan UNBK. Kondisi ini membuat saya bertanya-tanya, apakah kepala sekolahnya yang tidak mampu bekerja baik, atau kepala dinasnya yang tidak bisa mendorong sekolah untuk lebih baik,” kritiknya.
Subaidi menambahkan, tantangan kedepan lebih komplek. Untuk itu, jika benar mutasi dilakukan, Bupati diharap mampu menempatkan pejabat baru yang prima kondisi kesehatannya dan mumpuni sesuai dengan leading sektor yang akan dipimpin.
“Banyak pejabat yang usianya sudah lanjut usia. Dan ini, sudah selayaknya mereka diganti dengan pejabat yang enerjik. Karena menjadi pimpinan SKPD itu membutuhkan figur yang mampu memberikan terobosan yang terbaik kedepan,” pungkas Subaidi. (ari)
