JOMBANG, (kabarjombang.com) – Terobosan serta inovasi yang dilakukan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko berdasarkan visi misinya mewujudkan masyarakat Kabupaten Jombang sejahtera untuk semua, mengundang perhatian Kementrian Keuangan (Menkeu).
Bupati Nyono Suharli diundang menjadi salah satu pembicara pada Focus Group Discusion (FGD) Sharing Session Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD secara Good Governance yang diselenggarakan TEPRA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran), di Surabaya, pada Kamis (19/5/2016).
Selain Bupati Jombang, ada juga empat kepala daerah lain yang dinilai berprestasi, yang didatangkan sebagai narasumber pada FGD yakni Bupati Batang Provinsi Jawa Tengah, Bupati Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dan Bupati Banyuwangi.
Para Kepala Daerah berprestasi ini diundang sebagai narasumber dengan tujuan untuk memberikan kontribusi pada pengelolaan keuangan negara/daerah yang lebih baik, mendukung pembangunan nasional serta mencapai cita-cita bangsa. Di forum ini, mereka satu persatu membagikan pengalaman mereka mengenai best practices pengelolaan APBD di daerahnya masing-masing.
Melalui FGD ini, para kepala daerah berprestasi tersebut menyampaikan pengalaman mengenai proses perumusan kebijakan, perencanaan, hingga penganggaran untuk dapat mengakomodasi concern pembangunan dalam APBD. Selain itu, mereka juga menjelaskan mengenai implementasi penetapan prioritas pembangunan dalam APBD dan terobosan atau inovasi yang telah dilakukan di daerahnya masing-masing.
“Nama Kabupaten Jombang saat ini melejit sejak dipimpin Bupati Nyono Suharli, banyak terobosan dan inovasi yang bagus yang bisa kita tiru nantinya,” kata Mardiasmo, Ketua TEPRA saat mengawali acara.
Mardiasmo yang menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI ini menyebutkan, Kabupaten Jombang mempunyai terobosan serta inovasi yang belum ada di Kabupaten atau kota lain, bahkan pemerintah pusat pun juga belum menjalankan, seperti Mobil Siaga Desa.
“Hanya Jombang yang punya seperti ini. Ada lagi Program ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp 500 juta per desa, pemerintah pusat baru tahun ini memberikan dana desa, tapi Kabupaten Jombang sudah punya program ini dan sudah dijalankan sejak pemerintahan Bupati Nyono,” terang Mardiasmo.
Selain itu, lanjut Mardiasmo, dalam pengelolaan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kabupaten Jombang juga mempunyai sejumlah program yang berpihak pada rakyat. “Untuk masyarakat miskin dan kurang mampu yang ingin berobat ke rumah sakit daerah, Kabupaten Jombang punya Kartu Jombang Sehat (KJS),” terangnya.
Bahkan saat ini, Bupati Jombang Nyono Suharli juga mempunyai program untuk melawan “Bank Clurut atau bank Titil” atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan bunga tinggi yakni dengan menyalurkan anggaran Rp 100 juta untuk memperkuat Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. “Ini juga akan kita bagikan bagaimana kiatnya, karena ini bagus untuk memperkuat kemandirian desa,” kata Mardiasmo. (hms)
