JOMBANG, KabarJombang.com – Malik Mahardika Aditia Rahman resmi ditunjuk menjadi Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Jombang periode 2019-2024.
Pelantikan DPD PSI Kabupaten Jombang digelar berbarengan dengan pelantikan DPW PSI Jawa Timur serta pengurus DPD Surabaya, Sidoarjo di salah satu hotel Surabaya dan dihadiri Plt Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Giring Ganesha dan Wakil Sekretaris Jendral Partai (Wasekjen) DPP PSI, Danik Eka Rahmaningtiyas, Rabu 24 Februari 2021.
DPP PSI telah menetapkan pengurus DPD PSI Kabupaten Jombang berdasarkan SK Nomor 068/SK/DPP/2021 tentang
pengangkatan susunan kepengurusan DPD Partai Solidaritas Indonesia yang ditandatangani Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie Louisa dan Sekjen Raja Juli Antoni.
Adapun susunan kepengurusan DPD PSI Kabupaten Jombang yang baru periode 2019—2024 diantaranya, Malik Mahardika Aditia Rahman (Ketua), Bagus Deni Dianto (Wakil Ketua), Irawan Dwi Suprayogi (Sekretaris), Ari Septioningsih (Wakil Sekretaris), Nur Aini Rohmania (Bendahara).
Ketua DPD PSI Kabupaten Jombang, Malik Mahardika Aditia Rahman mengatakan, akan memperkuat pondasi kepartaian bagi PSI agar bisa menjadi kuat di Kota Santri.
Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan struktural yang lengkap guna mempersiapkan verifikasi untuk mengikuti Pemilu 2024.
“Ke depannya, kami juga menargetkan untuk memunculkan alternatif pemimpin baru di Kabupaten Jombang,” kata Malik Mahardika Aditia Rahman atau yang akrab disapa bro Malik kepada KabarJombang.com.
Bro Malik menargetkan nilai elektabilitas di tahun 2023 sebelum 2024 sudah mencapai 7 persen atau ambang batas Parliamentary Threshold (PT). Dan perlu diketahui, kini PSI berhasil mengamankan posisi dengan kenaikan elektabilitas dari kisaran 2 hingga 4 persen menjadi 5 persen.
“Survei elektabilitas kami yang terbaru, secara nasional sudah menunjukkan angka 5 persen. Jadi, target nilai elektabilitas sebelum 2024 sudah mencapai 7 persen,” ujar dia.
PSI Kabupaten Jombang dikatakan bro Malik memberikan kesempatan bagi siapa pun masyarakat dan kawula muda di Jombang untuk membesarkan PSI.
“PSI terbuka bagi siapa pun masyarakat dan kawula muda di Jombang untuk mengabdikan dirinya menjadi kader PSI hingga anggota legislatif dari PSI, kiranya PSI menjadi kendaraan yang tepat yang bisa jadi pilihan. Sebab di PSI tidak perlu repot-repot lagi untuk memikirkan berapa jumlah uang atau mahar yang harus dikeluarkan untuk itu,” tandas bro Malik.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris DPD PSI Kabupaten Jombang, Irawan. Ia menegaskan jika di partai pimpinan Grace Natalie ini tidak ada mahar politik.
“Kita di PSI selalu transparan, jadi tidak ada mahar politik. Karena kami (PSI) benar-benar ingin mencari wakil rakyat yang anti-korupsi dan anti-intoleransi. Meskipun pada pileg tahun 2019 belum ada calon legislatif dari PSI Jombang yang berhasil mendapatkan kursi, tetapi kami akan bekerja keras hingga pada pemilu tahun 2024 bisa berhasil mendapatkan kursi di DPR,” kata Irawan.
Sementara Plt Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Giring Ganesha dalam sambutannya menyampaikan, bonus demografi di Indonesia menjadi momentum PSI untuk bergerak menjemput anak muda untuk memperbaiki sistem di Indonesia.
“Bonus demografi jadi momentum PSI. Mari kita rebut bro dan sis,” tegas mantan personel Nidji ini.
Giring menuturkan, jika genderang perang Pemilu 2024 sudah dimulai sejak 7 Agustus 2020, ketika billboard Giring untuk Presiden 2024 tersebar di seluruh Indonesia.
“Jadi kita harus kerja. Saya tidak percaya superman, tapi superteam. Para pengurus harus saling tahu perannya masing masing,” katanya.
Dalam memobilisasi kader, Giring berpesan dan meminta para pengurus di daerah meyakinkan anak muda kalau PSI merupakan partai tanpa mahar. Dia mencontohkan, kemenangan di 12 daerah dalam Pilkada 2020 di Jawa Timur merupakan bukti, kalau PSI tidak minta mahar pada figur yang didukung.
“Kalau mau meyakinkan lagi, beritahu kalau kita di PSI memberikan otonomi full pada pengurus di daerah. Kemenangan di 12 Pilkada di daerah Jatim itu bukan rekomendasi DPP, tapi kita hanya mendengarkan pengurus DPD dan DPW. Kita jamin tidak ada uang mahar untuk figur yang maju. Politik itu sarana, tujuannya tetap untuk rakyat,” pungkasnya.
