JOMBANG, KabarJombang.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jombang memprotes kegiatan pasar murah yang dilakukan Pemkab Jombang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pasalnya, pasar murah tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kampanye Cabup-Cawabup di Pilkada Jombang 2024.
Surat protes tersebut ditanda tangani oleh Ketua Fraksi PKB M Subaidi dan Sekretaris Anas Burhani. Ada tiga poin yang disoroti oleh PKB dalam surat tersebut. Pertama, pasar murah yang dilakukan Pemkab Jombang terindikasi kampanye terselubung yang sengaja dianggarkan melalui APBD.
“Kedua, saat ini tidak ada kondisi sosial dan ekonomi yang memaksa pemerintah melakukan tindakan operasi pasar,” tulis surat protes yang dibuat pada Kamis, 26 September 2024 itu.
Ketiga, Fraksi PKB meminta Pj (Penjabat) Bupati Jombang untuk menghentikan seluruh program dan kegiatan pasar murah.
Sekdakab Jombang Agus Purnomo mengakui adanya program yang diberi nama pasar murah tersebut. Program itu sudah dilakukan di bebapa kecamatan. Di antaranya di Kecamatan Wonosalam pada 19 September 2024. Kemudian di Kecamatan Kesamben pada 24 September 2024.
Agus menandaskan bahwa sejak seminggu kemarin, program tersebut tidak lagi bernama pasar murah. Tujuannya, agar tidak dipersepsikan macam-macam. Seperti diketahui, pasangan Mundjidah-Sumrambah selama ini menggunakan akronim Murah (Mundjidah-Sumrambah).
“Sudah mulai Minggu kemarin kita ubah agar tidak dimaknai yang macam-macam,” ujar Sekdakab Agus Purnomo ketika dikonfirmasi melalui WA (WhatsApp).
Hal senada juga disampaikan oleh Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo. Dia mengataka bahwa agenda program pasar murah diganti dengan besut.id MLIJO (besut mobil keliling Jombang).
“Ini demi menghormati kedua pasangan calon dan masa jadwal kampanye. Sudah dua Minggu ini program kami ganti dengan besut.id MLIJO. Flyer dan spanduk di lokasi juga sudah kami ganti,” kata Teguh melalui jejaring WhatsApp.
