JOMBANG, KabarJombang.com – Dua bulan menjelang pesta demokrasi yang akan merebutkan tahta Jombang satu dan dua akan segera berlangsung. Diketahui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jombang akan diikuti oleh dua Pasangan Calon (Paslon), yakni Mundjidah – Sumrambah (Murah) dan Warsubi – Salman (Warsa).
Dalam upaya mensosialisasikan dua kontestan yang akan bertarung di Pilkada Jombang pada 27 November 2024 tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang pada Selasa (17/9/2024) secara resmi telah mengumumkan visi misi dari masing-masing paslon.
Seperti pada pamflet yang telah tersebar di media sosial. Yang pertama paslon Murah diketahui mengambil visi ‘Jombang Melaju, Pembangunan Merata Rakyat Sejahtera’.
Kemudian, paslon yang diketahui sebagai petahana tersebut memiliki 4 misi, yakni. Yang pertama, mewujudkan pemerataan kemakmuran, dan keadilan pembangunan, sosial melalui pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kemandirian dan partisipasi masyarakat.
Berikutnya, memperkuat kebersamaan warga masyarakat sebagai fondasi dari prinsip kemajemukan dalam persatuan. Lalu, mewujudkan profesionalisme aparatur negara dan penguatan kelembagaan sebagai wujud tekad pelayanan kepada masyarakat yang sempurna.
Dan yang terakhir, mengukuhkan martabat pembangunan karakter, kemampuan daerah. jombang melalui kepribadian, dan kemampuan daerah.
Selanjutnya, paslon yang diketahui penantang dari petahana dengan singkatan Warsa tersebut, memiliki visi. ‘Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua’.
Kemudian, paslon warsa yang diketahui didukung oleh partai politik gemuk tersebut memiliki 5 misi. Yakni yang pertama mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius dan berdaya saing global.
Berikutnya misinya yang kedua adalah, mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah secara berkesinambungan. Lalu disambung dengan, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.
Selanjutnya, mewujudkan ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan lokal. Dan yang terakhir, menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif.
