JOMBANG, KabarJombang.com – Diduga anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk kenaikan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya jomplang, alias tidak sebanding dengan pemasukannya menjadikan kebijakan ini dipertanyakan.
Selain masih dalam kondisi pandemi Covid-19, dimana anggaran beberapa sektor telah dipangkas, termasuk dengan sejumlah fasilitas umum seperti jalan berlubang dan rusak juga belum tertangani karena alasan anggaran, kini justru ada kenaikan tunjangan untuk ASN di wilayah Pemkab Jombang memasuki tahun 2022.
Meski kini belum diketahui secara pasti pertimbangan adanya kenaikan tunjangan ASN Pemkab Jombang, namun hal ini patut dipertanyakan apakah telah sesuai dengan kondisi anggaran di Kota santri ini.
“Yang dipersoalkan adalah pertama dari segi disparitas, kedua adalah kenaikan yang drastis sedangkan katanya keuangan Pemkab Jombang defisit,” kata sumber yang mewanti-wanti agar identitasnya tidak disebutkan, Kamis (3/2/2022).
Selain itu menurutnya bahwa kenaikan tunjangan ASN di Jombang juga ada kaitannya dengan sejumlah jabatan yang ada.
“Di ASN sekarang itu ada jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum. Hubungannya dengan pejabat struktural yang difungsionalkan, ini yang berdasarkan mandat KEMENPAN RB,” sambungnya.
Sumber lain juga mengeluhkan adanya kenaikan tunjangan ASN di Jombang yang disebutnya sebagai TPP ini dianggap tidak proporsional.
“Ada kenaikan semua, tapi jadi sedih. Komposisi anggaran terlalu banyak buat bayar TPP, sektor lain jadi dikurangi. Anggaran makan minum rapat 10 ribu, perjalanan dinas dalam daerah sangat-sangat dibatasi, belum kegiatan yang lain,” ungkap sumber lain tersebut.
Mengenai kenaikan tunjangan ASN di Jombang tersebut belum mendapatkan konfirmasi dan keterangan resmi dari pihak-pihak Pemkab Jombang yang berwenang.
