JOMBANG, KabarJombang.com – Proyek PL SMPN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang terus menuai sorotan. Pasalnya, dalam proyek tersebut ada dugaan penyelewengan pekerjaan, seperti pemberian Fee hingga pengondisian proyek.
Bahkan, Direktur CV Era Muda Konsulat, Mohammad Hasib Al Isbilly sempat mengungkapkan, pemberian Fee Jasa Konsultan Proyek PL SMPN di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang hingga mencapai 50 persen.
Sementara itu, Ketua Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional (Gapensinas) Jombang, Kasmuri membuat pernyataan yang mengejutkan. Tanpa canggung dia menyebut di samping harus setor Fee, juga ada broker proyek yang menguasai di Disdikbud Jombang, dengan inisial (F).
“Praduga saya di Disdikbud ada brokernya inisial (F). Dia kan bukan sebagai pemborong tetapi dia bisa mendapat proyek yang banyak di Dinas Pendidikan, terus yang mengerjakan orangnya inisial (J). Nah seperti ini otomatis kasian jasa kontraktor yang lainnya tidak dapat apa apa. Makanya banyak cv yang mati karena tidak mendapat proyek ya gara gara ada broker. Itu harusnya dinas terbuka terhadap proyek PL apa gunanya di bentuk asosiasi kontraktor kalau tidak difungsikan,” jelasnya, Rabu (7/8/2024).
Terkait fee, Kasmuri bahkan mengatakan bukan hanya di konsultan saja, jasa konstruksi juga dikenakan fee bervariatif, mulai 7 hingga 10 persen.
“Kalau fee nya kurang besar yang jelas tidak mendapat pekerjaan, jika proyek harus mengeluarkan fee, secara otomatis akan mengurangi kualitas bangunan sama saja dinas memberikan peluang kepada rekanan/kontraktor untuk nyolong (mencuri). Otomatis kalau sudah ngasi fee, kontraktor pasti mengurangi volume untuk menutupi fee tersebut, jika tidak ada feenya pasti pekerjaanya bagus sesuai faktanya,” bebernya.
Kasmuri juga menduga, jika Proyek PL SMPN di Disdikbud Jombang diberikan orang-orang tertentu karena mereka berani memberikan fee lebih besar.
“Saya menduga orang-orang itu fee nya berani lebih besar dari jasa kontruksi yang lainnya, termasuk konspirasi pemufakatan jahat antara perusahaan jasa kontruksi dengan pemilik proyek yakni Dinas Pendidikan. Yang jelas para pengusaha Jasa Kontruksi banyak yang merasa kecewa, beberapa kali mengajukan Profil company untuk bisa mendapatkan proyek yang ada di Disdikbud tetapi tidak pernah di akomodir,” bebernya.
Menanggapi hal tersebut, Indah Rochani Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP sekaligus PPK Disdikbud Jombang membatah tudingan tersebut. Pihaknya mengaku tidak tau apa itu broker.
“Yang jelas tidak ada pemborong yang mengerjakan Inisial F dan J yang ada inisial S dan H. Gak ada yang namanya F dan J. Kalau saya selama di sini tidak pernah da fee seperti itu. Sebelum melangkah kan kita pasti koordinasi dengan pimpinan. Kkalau yang ditundingkan yang menguasai Pak (F) dan (J) dia tidak mengerjakan proyek di SMP, yang mendapatkan proyek di SMP yaitu inisial (H), (S), (HR). Sejak awal, saya sudah matur ke pak Kadis, saya meminta agar tidak dikasih penyedia yang jelek garapannya. Siapapun boleh mengajukan pekerjaan asal yang orangnya tidak sulit dikasih tahu dan pekerjaannya bagus,” jelasnya, Kamis (8/8/2024).
Saat di singgung siapa yang menentukan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, Indah mengatakan, jik pihaknya sudah berkoordinasi dengan Sekertaris Dinas dan Kepala Dinas. “Untuk koordinasi siapa-siapa saja rekanan yang bagus menurut bu Sekdin dan Pak Kadis, kita tidak berani mutusin sendiri,” jelasnya.
