MOJOWARNO, KabarJombang.com – Sejumlah persoalan pendidikan mencuat dalam agenda Reses II Tahun 2025 yang digelar Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Sumardi, di Mojowarno, Kabupaten Jombang, pada Selasa (1/7/2025). Bertempat di halaman lembaga pendidikan milik Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Pancasila, kegiatan penyerapan aspirasi itu diwarnai berbagai keluhan dari pelaku pendidikan, termasuk guru swasta dan pengajar keagamaan.
Reses yang dihadiri oleh para kepala sekolah, guru, tokoh masyarakat, hingga guru Taman Pendidikan Qur’an (TPQ) itu membuka ruang diskusi terbuka mengenai berbagai tantangan yang masih membelit dunia pendidikan di wilayah pinggiran Jombang.
Kepala SMK Pancasila, Fery Kurniawan, menyampaikan bahwa kondisi sarana prasarana di sekolah yang ia pimpin cukup memprihatinkan. Ia menyoroti banyaknya kerusakan gedung yang belum tersentuh renovasi sejak lama, serta berkurangnya kuota penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa tidak mampu.
“Penurunan jumlah siswa yang menerima PIP sangat berdampak bagi kami. Sebagian besar berasal dari keluarga menengah ke bawah yang sangat mengandalkan bantuan tersebut,” kata Fery.
Hal senada juga diungkapkan oleh Muhammad Nur Husaini, Kepala SMA Pancasila, yang menambahkan bahwa ketimpangan kesejahteraan guru antara lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Provinsi perlu menjadi perhatian serius.
Menurutnya, guru-guru di bawah Kemenag masih mendapatkan tunjangan melalui program Inpasing, sementara di bawah naungan Dinas Pendidikan provinsi, fasilitas itu sudah lama tak tersedia.
“Ini menimbulkan ketimpangan yang tidak sehat. Kami harap ada evaluasi ulang terhadap kebijakan itu, agar guru swasta juga mendapatkan pengakuan yang layak,” ujarnya.
Tak hanya dari sekolah formal, suara kritis juga datang dari Mubaiyyinah, seorang guru ngaji di TPQ wilayah Mojowarno. Ia menyoroti kurangnya dukungan pemerintah, khususnya di tingkat provinsi, terhadap kesejahteraan guru ngaji.
“Insentif bagi guru TPQ sangat minim, bahkan di banyak tempat nyaris tidak ada. Padahal kami juga bagian dari sistem pendidikan. Kami harap ada perhatian lebih dari pemerintah,” pintanya.
Menanggapi curahan berbagai aspirasi tersebut, Legislator Jatim dari Fraksi Golkar itu menyampaikan komitmennya untuk membawa permasalahan itu ke forum eksekutif dan legislatif. Ia menyebut bahwa beberapa proposal bantuan, khususnya terkait fasilitas sekolah, sudah dalam proses pengajuan dan pengawalan.
“Terkait kerusakan gedung SMK Pancasila, kami sudah menerima proposal permohonan bantuan dari pihak sekolah dan akan terus kami pantau agar bisa segera terealisasi,” ujar Sumardi.
Ia menambahkan, dalam jangka panjang pihak sekolah berencana membangun gedung bertingkat untuk mengatasi keterbatasan ruang belajar. Saat ini, SMK Pancasila memiliki sembilan rombongan belajar (rombel) yang ruangannya belum sepenuhnya representatif.
“Kami dorong agar pembangunan dilakukan bertahap sesuai anggaran. Yang penting saat ini, keselamatan siswa dan kelangsungan belajar-mengajar tetap terjaga,” pungkasnya.
