JOMBANG, KabarJombang.com – Tantangan serius tengah dihadapi dunia pendidikan dasar di Kabupaten Jombang. Sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) mulai kehilangan daya tarik di mata masyarakat. Dalam proses Penerimaan Murid Baru (PMB) tahun ajaran 2025/2026, tercatat puluhan SDN di daerah ini mengalami kekurangan murid secara signifikan bahkan beberapa di antaranya nihil pendaftar.
Berdasarkan data resmi dari laman SPMB Kabupaten Jombang, hingga penutupan pendaftaran pada 30 Juni 2025, ada 46 SD Negeri yang hanya menerima kurang dari 10 siswa baru. Lebih mengkhawatirkan, dua sekolah yakni SDN Selorejo (Mojowarno), dan SDN Pojokklitih 3, sama sekali tidak mendapatkan calon peserta didik.
Kondisi ini menunjukkan sinyal darurat bagi eksistensi sekolah negeri di beberapa wilayah. SDN Jombatan 6 misalnya, hanya mencatat enam pendaftar. Kepala sekolah, Nur Salim, mengakui fenomena ini sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. Ia menyebut faktor lokasi dan minimnya lembaga pendidikan anak usia dini di sekitar sekolah menjadi penyebab utama.
“Hanya ada satu TK di sekitar sini, dan jumlah lulusannya pun sedikit. Akhirnya, murid yang masuk juga ikut sedikit,” ujarnya.
Menurutnya, jumlah pendaftar tahun ini adalah yang paling rendah dalam lima tahun terakhir. “Biasanya masih dapat 12 sampai 15 siswa. Tahun ini anjlok jadi 6,” tambahnya.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di pusat kota. Beberapa SDN di wilayah pinggiran seperti Kabuh dan Wonosalam juga mengalami hal serupa. SDN Jabon 2 dan SDN Sumberaji 2 masing-masing hanya memperoleh dua murid, sementara SDN Kaliwungu dan SDN Wonokerto masing-masing memperoleh tiga siswa baru.
Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, Rhendra Kusuma, mengonfirmasi kondisi tersebut. Ia menyebut faktor penyebabnya bervariasi, mulai dari rendahnya jumlah anak usia sekolah di wilayah tertentu hingga kecenderungan orang tua memilih sekolah alternatif.
“Ya, memang tidak bisa dipungkiri, ada wilayah yang populasinya menurun, lalu orang tua juga lebih memilih sekolah swasta atau berbasis agama,” katanya.
Namun demikian, pihaknya belum menutup peluang bagi sekolah-sekolah yang masih kekurangan siswa. “Masih ada tahapan pemenuhan pagu yang dibuka mulai 4 hingga 8 Juli 2025. Kalau setelah itu tetap belum ada penambahan, kami akan evaluasi lebih lanjut,” pungkasnya.
