JOMBANG, KabarJombang.com – Program seragam gratis janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Jombang belum juga temui kejelasan. Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) pun mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera menuntaskan.
Ketua FRMJ, Joko Fattah Rochim menyebut program seragam gratis ini juga sempat di refocusing. Menurutnya, program seragam gratis ini harus segera dituntaskan dan seragam bisa didistribusikan ke semua sekolah.
Meskipun dalam prosesnya penyedia kain seragam SD/MI dan SMP/MTs sudah tanda tangan kontrak beberapa waktu lalu. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang, pembagian seragam belum bisa dilakukan alasannya karena masih dalam proses pihak penyedia.
“Bagaimana koordinasi Pemkab dengan pihak penyedia. Jangan terlalu lama, kasian masyarakat. Terlebih program ini juga sudah lama tapi tidak kunjung ada hasilnya,” ucap Fattah saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu (12/10/2022).
Fattah mendorong agar Pemkab melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang untuk menuntaskan program ini, karena baginya janji tetaplah janji yang harus ditepati.
“Mendorong dari dinas untuk segera didistribusikan. Kemudian juga dari dewan kalau bisa harus segera pastikan dan pantau, coba pinggirkan dulu kepentingan sementara,” katanya.
Lebih lanjut, selama prosesnya, Fattah juga terus memantau anggaran yang disiapkan untuk seragam gratis ini. Ia menuturkan, setiap tahun anggaran untuk seragam ini selalu menyusut.
Program unggulan tersebut pada tahun 2022 ini, anggaran yang disiapkan Pemkab yakni sekitar Rp10 miliar untuk SD/MI, SMP/MTs. Program ini sendiri muncul pada tahun ajaran 2019-2020. Pada tahun pertama, Pemkab Jombang menggelontorkan anggaran puluhan miliar yang ditujukan untuk tiga stel seragam untuk siswa baru.
Total dana yang digelontorkan mencapai Rp 30 Miliar pada tahun pertama tersebut. Sedangkan, untuk yang menerima seragam gratis ini ada 47 ribu siswa yang terpencar di beberapa lembaga SD/MI, SMP/MTs negeri maupun swasta.
Karena jauh panggang dari api, apa yang dijanjikan adalah pemberian seragam nasional, Pramuka dan olahraga, namun realisasi di lapangan, Pemkab hanya memberikan potongan kain untuk seragam nasional dan pramuka saja.
Seragam olahraga harus diretur kembali karena banyak kasus ditemukan seragam terlalu kecil. Kemudian di tahun kedua, tepatnya di tahun 2020, anggaran untuk seragam gratis ini nyaris terpotong, hingga menyusut ke angka Rp 14 miliar saja yang digelontorkan oleh Pemkab.
Target juga menurun, dimana pada tahun kedua ini menargetkan 44.469 siswa baru di jenjang yang sama pada tahun pertama. Anggaran tersebut diambil dari P-APBD tahun 2020.
Kain seragam yang diberikan juga berkurang, dimana hanya seragam nasional dan pramuka saja. Dan di tahun 2021, program seragam gratis ini tidak terlaksana karena saat itu masih dalam pandemi Covid-19. “Program ini berjalan sudah terlalu lama namun tidak juga ada realisasi yang pasti,” pungkasnya.
