JOMBANG, KabarJombang.com – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Ahmad Athoilah menilai anjloknya harga tembakau di Jombang sangat dipengaruhi oleh kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) di awal tahun 2020 lalu.
“Anjloknya harga tembakau berawal dari kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) menjadi 23 persen pada awal 2020, sehingga Harga Jual Eceran (HJE) rokok naik 35 persen,” jelas Athoilah kepada KabarJombang.com, Rabu (24/9/2020).
Athoilah mengatakan, kenaikan CHT dan HJE itu membuat pabrik-pabrik rokok mengurangi serapan tembakaunya. Dampaknya, harga tembakau di tingkat petani pun turun hingga 50 persen.
Untuk mengatasi hal itu, Athoilah menuturkan, perlu adanya regulasi dan kebijakan pemerintah yang melindungi semua pihak.
“Ini terkait dengan belum adanya regulasi antara petani dan pembeli secara jelas. Regulasi tersebut harus sama-sama berpihak, baik kepada pembeli dan juga sama petaninya. Karena pada dasarnya fungsi pemerintah selayaknya memberikan aturan main di pasar guna melindungi petani dan pabrikan dari tindakan saling mengeksploitasi,” tutur Athoilah.
Selain itu, untuk memperkuat pemberdayaan petani tembakau, pihaknya memdorong petani di Jombang membentuk koperasi.
“Dalam tata kelola niaga tembakau, salah satu solusinya adalah petani harus berhimpun dalam satu wadah koperasi. Kalau lewat koperasi antar sesama petani akan memiliki saham yang diikat dengan sistem dan orientasi yang jelas,” jelasnya Athoilah.
Menjawab pertanyaan wartawan soal bagaimana peran anggota DPRD dalam hal itu dia mengatakan, “tentu saja harus mendukung pembuatan regulasi atau kontrak kemitraan yang saling menguntungkan antara petani dan pembeli. Paling tidak dengan adanya kontrak kemitraan mampu menjamin hak dan kewajiban petani. Sehingga, bisnis pertembakauannya berjalan lebih stabil,” jelas dia memungkasi.
