JOMBANG, KabarJombang.com – Mempertanyakan dana CSR (Corporate Social Responsibility) pabrik Plywood di desanya. Warga Dusun Ketanon, Desa/Kecamatan Diwek, Jombang, Rabu (7/10/2020) mendatangi DPRD Jombang.
Wakil warga terdampak dengan nama MDKTI (Masyarakat Dusun Ketanon Terdampak Industri) itu menggelar hearing (dengar pendapat) dengan Komisi B DPRD Kabupaten Jombang.
Dalam pertemuan itu, memoohon kepada anggota dewan agar PT. SGS Diwek (pabrik plywood) transparan dalam penyaluran dana CSR ( Corporate Social Responsibility) perusahaan kepada warga terdampak.
Ketua MDKTI, Taufiq Anwar dalam forum tersebut mengatakan, terkait kedatangannya ke DPRD adalah murni berjuang untuk warga terdampat pabrik plywood tersebut.
“Sebagai obyek yang terdampak langsung dari aktifitas pabrik. Maka sudah seharusnya kami mendapatkan hak CSR. Selama ini sudah kami bahas dengan pihak pabrik. Namun hingga kini belum ada tanggapan,”ujar Taufiq Anwar di depan Komisi B.
Karena itu, pihaknya menilai bahwa PT. SGS kurang peduli terhadap hak CSR yang diperuntukkan bagi warga terdampak industri triplek (kayu lapis) tersebut.
Menurut Taufiq Anwar, PT. SGS kurang peduli atas hak CSR saat pandemi seperti ini, padahal dari pemerintah ada bantuan.
“CSR itu sebetulnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Faktanya PT SGS tak peduli. Sementara kita tiap hari menghirup polusi udara dan suara bising,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan warga, Heri, perwakilan dari PT. SGS menyatakan ada kesalahpahaman dari warga terkait dana CSR. “Sebetulnya CSR sudah kami berikan rutin setiap tahun. Hanya saja selama masa pandemi ini kondisi pasar memang sepi. Bahkan THR karyawan tahun ini saja juga belum semua dibayarkan,” jelasnya.
“Bukan kita tidak peduli atau tidak merespon tuntutan warga, tapi semuanya itu butuh waktu agar semua bisa tertata kembali. Apalagi sekarang ini masa pandemic,” tambah Heri seraya beraharap masyarakat bersabar.
Diakuinya, pandemi covid-19 mempengaruhi aktifitas perusahaan dalam pemasaran. Menurutnya, tahun ini pendapatan persuahaan mengalami penurunan. Ada sekitar 40 ribu meter kubik produksi kita yang tidak laku di pasaran,” tandasnya.
Pertemuan antara warga sekitar pabrik dan PT SGS yang dimediatori para wakil rakyat itu dihadiri masyarakat perwakilan Dusun Ketanon. Dari pemerintah daerah hadir Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Bappeda Kabupaten Jombang.
Dalam pertemuan tersebut Komisi B merekomendasikan agar segera dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan yang terjadi diantara warga terdampak industri dan PT. SGS.
“Segera lakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang dalam hal ini Bappeda dan Disperindag agar segera menemukan solusi terbaik dalam masalah CSR ini. Selanjutnya untuk kekurangan dan sangkutan yang belum diberikan segera diselesaikan sesuai adat. “tutup Subaidi Anggota Komisi B DPRD Jombang.
