JOMBANG, KabarJombang.com – Tuntut kenaikan upah dan tolak kenaikan BBM, puluhan buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) dan Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) geruduk kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Selasa (27/9/2022) pagi.
Koordinator GSBI Jombang, Heru Sandi mengatakan, selama 4 tahun kepemimpinan Bupati Jombang Mundjidah Wahab, upah buruh di Jombang tidak pernah naik. Hal tersebut diperparah dengan naiknya harga BBM yang membuat buruh semakin sengsara.
“Sangat menyengsarakan para buruh. Setelah tiga tahun ini upah kami di Kabupaten Jombang tidak mengalami kenaikan. Sehingga memang perlu adanya perbaikan,” ucapnya.
Terlebih bagi para buruh, menurutnya, dengan keadaan sekarang dimana harga BBM naik, sebelumnya juga diterjang Covid 19 yang tidak juga bisa menaikkan perekonomian, ditimpa lagi dengan naiknya beragam bahan pokok, semakin membuat ekonomi buruh kelimpungan.
“Sehingga untuk bangkit kembali menaikkan kesejahteraan ekonomi itu sudah sangat sulit bagi kelompok buruh. Oleh karena itu kami ingin BBM diturunkan dan upah buruh di Kabupaten dinaikkan sesuai harga Pertalite sebesar 25 persen yaitu sebesar Rp 3.314.000 pada tahun 2023,” ujarnya.
Bagai sudah jatuh tertimpa tangga, buruh yang sengsara dan kelimpungan menaikkan keadaan ekonomi, aspirasinya juga tidak pernah didengar. Meskipun ada bantuan BLT BBM, disebutnya juga tidak berpengaruh apapun.
“Kemudian kami menuntut agar memberikan kebebasan berserikat kepada para seluruh buruh dan pekerja. Lalu cabut UUD Omnibus Law yang memang sangat menyengsarakan kami. Meskipun para buruh telah disebutnya mendapatkan bantuan BLT BBM, menurutnya itu tidak cukup bagi para buruh,” katanya.
“Karena apa, pertalite itu akan kami alami seumur hidup, maka tidak cukup satu dua bulan, tiga atau enam bulan. Yang harus dipikirkan untuk kelangsungan hidup kedepan,” tandasnya melanjutkan.
Dengan bantuan BLT BBM itu dikatakannya tidak akan merubah apapun, karena di tengah naiknya BBM itu juga berdampak pada naiknya harga bahan pokok.
Selama beberapa tahun ini, lanjutnya, pihaknya merasa tidak pernah dipertemukan atau bertemu dengan Bupati Jombang Mundjidah Wahab saat melakukan aksi. “Kami hanya dipertemukan dengan kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jombang maupun asistennya saja,” tuturnya.
Sehingga, hal itu menimbulkan pertanyaan di benak para buruh. Apakah bupati punya konsep bagi para pekerja di Jombang? Bukan hanya sekedar menyediakan lapangan pekerjaan, namun juga memberikan kesejahteraan berupa upah.
Terkait janji Bupati Jombang yang akan menyediakan 80 ribu lapangan pekerjaan, secara jumlah ia tidak mengetahui secara pasti berapa yang sudah dibuka. Ia juga merasa tidak puas dengan kinerja bupati selama berjalan 4 tahun ini karena upah buruh tidak pernah naik dan sangat sulit bertemu bupati untuk berdiskusi.
“Harapan kami dari serikat buruh, yah mohon agar aspirasi kami ini diterima, ditampung. Kami sebagai anak ingin mengadu kepada ibu kami yakni bupati, tolong koordinasi dan komunikasinya agar lebih diperbaiki siapapun itu,” pungkasnya.(Anggit)
