Transportasi Pelajar di Jombang Masih Terabaikan, Pemerintah Daerah Diminta Beri Perhatian Serius

JOMBANG, KabarJombang.com – Minimnya perhatian terhadap transportasi pelajar dan publik di Kabupaten Jombang menuai sorotan. Ketiadaan bus sekolah serta terbatasnya armada angkutan umum menimbulkan keprihatinan, terlebih karena belum ada kebijakan konkret dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang terkait persoalan tersebut.

“Pemerintah mampu mengalokasikan anggaran sebesar Rp17 miliar untuk pembelian lahan Sekolah Rakyat yang siswanya bahkan belum mencapai seribu orang. Namun di sisi lain, ratusan ribu pelajar masih dibiarkan tanpa dukungan transportasi publik. Ini menimbulkan rasa ketidakadilan,” ungkap dua narasumber dalam sebuah diskusi publik yang digelar di Rumah Peradaban MEP Jombang, Minggu (27/7).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Muhammad As’ad, Dosen UNHASY sekaligus kandidat doktor di Leiden University, Belanda, serta Yusron Aminulloh, pendiri Rumah Peradaban MEP.

Yusron menilai, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Pemkab Jombang mengenai arah kebijakan transportasi pelajar.

“Apakah kondisi ini akan terus dibiarkan? Antrean panjang motor dan mobil tiap pagi tetap menjadi pemandangan rutin, sementara fasilitas dari pemerintah tidak kunjung hadir. Kota-kota lain sudah mulai melakukan penataan,” tegas Yusron.

Lebih lanjut, Yusron menyoroti bahwa persoalan transportasi tidak hanya berdampak pada pelajar, tetapi juga terhadap mobilitas masyarakat secara umum.

Keterbatasan sarana transportasi dinilai memperlambat pergerakan ekonomi daerah. “Padahal, transportasi yang memadai merupakan indikator penting dalam pembangunan,” imbuhnya.

Ia mengusulkan Pemkab Jombang dapat meniru langkah yang diterapkan oleh Pemkab Banyuwangi. Yakni, dengan memberikan subsidi kepada angkutan umum agar tetap beroperasi. Sementara pada pagi dan siang hari, armada tersebut dapat digunakan secara gratis oleh pelajar.

“Langkah ini dapat menjadi solusi sementara sembari menunggu penganggaran pengadaan 10 hingga 20 unit bus mini untuk pelajar. Sebab, tampaknya dalam rancangan anggaran 2026, kebutuhan ini belum diakomodasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Muhammad As’ad juga mengungkapkan hal senada. Menurutnya, Jombang sebagai kabupaten strategis di Jawa Timur dengan potensi besar di sektor pendidikan, pertanian, dan pariwisata, seharusnya memiliki sistem transportasi publik yang memadai.

Mamun kenyataannya, saat ini warga hanya mengandalkan angkutan desa yang kurang layak dan belum mampu menjawab kebutuhan mobilitas harian.

As’ad membandingkan dengan daerah lain seperti Surabaya yang telah memiliki layanan “Wira-Wiri” serta dukungan program “Trans Jatim” dari Pemerintah Provinsi.

Sementara Jombang, menurutnya, belum terjangkau layanan tersebut. Bahkan, Kabupaten Tuban telah meluncurkan program bus sekolah gratis “Si Mas Ganteng” yang melayani pelajar dari desa ke sekolah secara aman dan nyaman.

Kedua narasumber sepakat bahwa Jombang membutuhkan terobosan serupa berupa sistem transportasi seperti “Trans Jombang” yang dapat menghubungkan pusat kota dengan wilayah kecamatan seperti Diwek, Wonosalam, Ploso, hingga Ngoro.

“Meski secara ekonomi mungkin belum menguntungkan dalam jangka pendek, namun penyediaan layanan transportasi publik merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin aksesibilitas, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan warga,” Pungkasnya.