SPPG di Jombang Terus Bertambah, Bupati Dorong Peran Warga Desa, Para Petani dan Peternak untuk Ikut Berkontribusi

JOMBANG, KabarJombang.com – Kabupaten Jombang kini telah memiliki 67 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi. Dari jumlah tersebut, 45 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara sisanya masih menjalani proses verifikasi dari Dinas Kesehatan setempat.

Bupati Jombang, Warsubi, menyampaikan hal tersebut usai meresmikan tiga SPPG milik Polres Jombang yang berada di bawah naungan Yayasan Kemala Bayangkari, berlokasi di Desa Jombatan, Kecamatan Jombang, Jumat (23/1/2026).

Menurut Warsubi, keberadaan puluhan SPPG tersebut merupakan capaian signifikan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Saat ini sudah ada 67 SPPG yang berdiri dan beroperasi di Jombang. Ini menjadi pencapaian yang sangat baik dan membantu pemenuhan gizi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebanyak 22 SPPG yang belum mengantongi SLHS masih dalam tahap evaluasi. Proses tersebut meliputi peninjauan operasional, sanitasi, serta standar kebersihan yang wajib dipenuhi sebelum sertifikat diterbitkan.

“Semuanya masih berproses. Setelah dilakukan penilaian dan dinyatakan memenuhi syarat, Dinas Kesehatan pasti akan menerbitkan sertifikasinya,” kata Warsubi.

Meski jumlah SPPG terus bertambah, Warsubi mengakui bahwa ketersediaannya masih belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan penerima manfaat MBG di Jombang. Berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, masih dibutuhkan sekitar 30 SPPG tambahan agar layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau seluruh sasaran secara merata.

“Kalau melihat kebutuhan saat ini, Jombang masih kekurangan sekitar 30 SPPG,” jelasnya.

Di sisi lain, program pemenuhan gizi ini dinilai memberikan kontribusi positif terhadap penurunan angka stunting di Jombang. Hingga akhir 2026, prevalensi stunting tercatat menurun dari 4,46 persen menjadi 3,4 persen, atau turun sekitar satu persen.

Capaian tersebut mengantarkan Kabupaten Jombang meraih peringkat pertama di Regional 1 yang meliputi wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. Atas prestasi itu, pemerintah pusat mengucurkan bantuan fiskal penanganan stunting senilai Rp6,49 miliar.

Dengan semakin banyaknya SPPG yang beroperasi, Warsubi juga menekankan pentingnya menjaga keamanan pangan. Ia mengingatkan agar kejadian keracunan makanan yang pernah terjadi di sejumlah daerah tidak terulang.

“Salah satunya dengan memastikan bahan pangan, terutama daging ayam, berasal dari rumah potong yang higienis, bersertifikat, dan memenuhi standar nasional,” tegasnya.

Selain aspek keamanan pangan, Warsubi mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam penyediaan bahan baku SPPG. Ia menilai program MBG memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi desa melalui kerja sama dengan petani, peternak, dan pekebun setempat.

Masyarakat, katanya, dapat menanam sayuran, buah-buahan seperti pisang dan jeruk, maupun beternak ayam petelur. Hasil produksi tersebut dapat disalurkan langsung ke SPPG di masing-masing kecamatan.

“Misalnya warga memiliki 100 ekor ayam petelur yang bisa menghasilkan sekitar 80 butir telur per hari. Ini bisa menjadi peluang kerja sama dengan SPPG di wilayahnya,” paparnya.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan terus bersinergi agar program MBG di Jombang berjalan optimal dan sejalan dengan program pemerintah lainnya, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.

“Tujuannya satu, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya.