JOMBANG, Kabar Jombang.com – Sejumlah masyarakat di Dusun Sidobayan, Desa Candimulyo, Kecamatan/Kabupaten Jombang, mengeluh. Pasalnya, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak bisa dicairkan karena pada Januari ini saldonya nol (kosong).
Banyak masyarakat beranggapan BPNT yang selama ini diterimanya telah dicabut. Pasalnya saat proses pengambilan di agen E-warung saldo tertera nol dan terdapat tanda silang.
Pipit warga Sidobayan, adik dari Sampini penerima BPNT mengatakan, kartu ATM milik kakaknya itu tidak bersaldo, dan bertanda silang. Sehingga tidak dapat mengambil bantuan yang berupa sembako itu.
“Ini nggak tau ya kenapa kok dicabut bantuannya, padahal bantuan ini sangat diharapkan kakak saya. Sebelumnya pemerintah desa juga tidak memberi kabar mengapa kok tidak menerima lagi,” ungkapnya pada KabarJombang.com, Selasa, (26/1/2021).
Perlu diketahui Sampini (65) tidak memiliki keluarga, tidak bekerja dan memiliki masalah pendengaran. Sampini tinggal dan menumpang kehidupannya bersama Pipit adiknya.
Sebelumnya Sampini tidak mendapatkan bantuan apapun selain BPNT pada tahun 2020 kemarin.
Hal yang sama juga dirasakan Mujiati penerima BPNT mengatakan, bulan ini tidak menerima bantuan dikarenakan saldo kosong.
“Kata agennya banyak yang saldonya kosong dan dikurangi, nggak hanya saya saja. Katanya ini kebijakannya Kemensos gitu. Sebelumnya nggak pernah gini dan lancar tiap bulannya,” tuturnya.
Pihaknya berharap jika ada pengurangan jatah BPNT, seharusnya pengurangannya tepat sasaran. “Saya berharap ya dapat terus, kondisi saya seperti ini,” tambahnya.
Terlebih banyak warga Candimulyo yang mengatakan bantuan BPNT maupun PKH, tak tepat sasaran. Pasalnya banyak warga yang kurang mampu tidak mendapatkan. Namun warga yang mampu malah mendapatkan bantuan.
KabarJombang.com berusaha mengkonfirmasi pihak kepala desa. Namun pihaknya tidak mau berstatment dan mengarahkan ke perangkat desa yang lainnya.
Melalui Sekertaris Desa, Zainuri, mengatakan, terkait jatah pengurangan bantuan merupakan kebijakan pusat. Dikatakanya banyak masyarakat Candimulyo yang melakukan komplain.
“Keterangan dari Dinsos itu katanya memang ada graduasi. Dan yang bermasalah ini, bisa karena PKH yang sudah selesai artinya sekolah anaknya sudah tuntas. Sehingga tidak menerima lagi dan berpengaruh ke BPNT nya juga,” jelasnya.
Kedua, pihaknya menyebutkan karena adanya NIK (Nomor Induk Kependudukan) tidak ballance (tidak sama) ketika warganya melakukan pembaharuan KK sehingga berdampak pada validasi bantuan.
“Saat ini sudah kami verifikasi, sudah kami ajukan lagi. Katanya Februari akan turun,”pungkasnya.
