JOMBANG, KabarJombang.com – Terkait tingginya angka positif Covid-19 di Kabupaten Jombang yang mencapai 700 lebih. Memantik reaksi Ketua Umum Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jombang, dr M Sjarifuddin.
Menurut dr Sjarifuddin, kenaikan Covid-19 yang sempat melandai di bulan Agustus dan kembali tinggi di bulan September ini belum mewakili kondisi sebenarnya di lapangan.
“Bulan Agustus kemarin mengalami penurunan karena adanya perubahan pedoman, yang dulunya revisi 4 menjadi revisi 5 yang dikeluarkan Kemenkes. Dan dari perubahan tersebut banyak yang belum dipahami teman-teman khususnya Dinkes dan jajarannya,” ujar dr Sjarifuddin kepada KabarJombang.com, Kamis (17/9/2020).
Lebih lanjut dr Sjarifuddin mengatakan, tracing yang dilakukan di Kabupaten Jombang dalam penanganan Covid-19 masih lemah dan semakin kendor, alat diagtosisnya lama, rapid tes juga sudah jarang digunakan.
“Dalam pedoman revisi 5 rapid test masih boleh digunakan. Tetapi hanya untuk kalangan tertentu bukan untuk screening secara lebih luas,” ungkapnya.
Berdasarkan penelitian dan rekomendasi perhimpunan dokter spesialis patologi klinik. Hasil dari rapid tes tidak akurat untuk mendeteksi Covid-19 atau tingkat akurasinya berbeda.
Ada juga penelitian yang mengatakan bahwa rapid test level sensitifitasnya hanya 40 persen.
“Sehingga pedoman revisi ke 5 tidak disarankan untuk menggunakan rapid tes tetapi tetap bisa digunakan pada daerah yang PCR nya masih terbatas, komunitas yang tertutup, dan kelompok rentan,” tandasnya
Dokter Sjarifuddin menandaskan karena rapid tes tidak digunakan secara umum. Sehingga penemuan kasus baru Covid-19 kurang aktif dibulan Agustus dengan tes PCR yang hanya ada di RSUD Jombang, yang juga ada biaya operasionalnya sementara penanganannya hanya dikhususkan pada pasien RSUD Jombang pada bulan Agustus kemarin.
Menurutnya, kenaikan Covid-19 juga dipengaruhi tes PCR yang disediakan di RSUD Ploso bulan September ini. Sehingga rumah sakit lain bisa melakukan atau mengirim tes di RSUD Ploso, yang sebelumnya harus ke Surabaya dulu.
“Tes PCR di RSUD Ploso, merupakan bantuan dari pemerintah pusat dan gratis karena hal itu dibebankan pada APBD. Namun, harus melengkapi mekanisme prosedurnya dari Dinkes,” katanya.
Ia menambahkan, adanya penambahan kasus Covid-19 tidak perlu dikhawatirkan dan belum optimal juga. Kondisi ini merupakan perangkakan untuk menuju kondisi sebenarnya saat nanti masyarakat melakukan tes dengan PCR, yang kemungkinan akan mengalami kenaikan.
