FRMJ Jombang Gelar Aksi Turun ke Jalan, Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

JOMBANG, KabarJombang.com – Puluhan anggota Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi demonstrasi di halaman Mapolres Jombang, Kamis (29/1/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah naungan Presiden dan menolak wacana Polri berada langsung di bawah kementerian.

Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengamanan dari jajaran Polres Jombang. Massa aksi menyampaikan aspirasi secara damai di depan Mapolres.

Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan mengapresiasi dukungan yang diberikan FRMJ terhadap institusi Polri. Menurutnya, posisi Polri di bawah Presiden merupakan bentuk ideal agar kepolisian tetap independen dan mampu bergerak cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Forum Rembuk Masyarakat Jombang yang telah memberikan dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Tadi disampaikan mendukung Polri tetap di bawah Presiden, karena kami juga menilai itu merupakan posisi yang ideal agar Polri independen dan bisa cepat bergerak dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar AKBP Ardi Kurniawan.

Ia menambahkan, dukungan masyarakat tersebut sangat berarti, khususnya bagi jajaran Polres Jombang dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan ini. Ini sangat berarti bagi kami, terutama di Kepolisian Resor Jombang,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua FRMJ Joko Fattah Rochim atau yang akrab disapa Cak Fattah menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pernyataan Kapolri terkait posisi Polri di bawah Presiden, bukan dukungan terhadap pribadi.

“Ini kita mendukung apa yang dikatakan Bapak Kapolri, bukan pribadinya. Kalau Polri berada di bawah kementerian itu tidak ideal. Bapak Kapolri sudah menyatakan tetap di bawah Presiden, dan kami sepakat dengan itu,” ujar Cak Fattah.

Menurutnya, jika Polri berada di bawah kementerian, dikhawatirkan akan terjadi pelemahan institusi akibat adanya berbagai kebijakan yang dapat berubah-ubah sesuai keputusan menteri.

“Kalau di bawah kementerian, kendalinya bisa lepas. Nanti ada peraturan menteri, kebijakan bisa berubah-ubah. Ini bisa melemahkan Polri, termasuk dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” jelasnya.

Cak Fattah juga menyinggung pentingnya penguatan institusi Polri pascareformasi 1998, di mana Polri telah dipisahkan dari ABRI. Ia menilai, penguatan tersebut perlu dijaga agar Polri tetap fokus melayani dan melindungi masyarakat.

“Ini bukan hanya soal korupsi, tapi soal kepercayaan masyarakat. Kalau Polri lemah, masyarakat yang akan dirugikan, terutama dalam penanganan kriminalitas,” pungkasnya.

Menurutnya, aksi tersebut menjadi bentuk aspirasi masyarakat sipil dalam menyuarakan harapan agar Polri tetap independen dan profesional dalam menjalankan tugasnya.