JOMBANG, KabarJombang.com – Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Ringin Contong, Kabupaten Jombang, pada Senin (23/12/2024).
Aksi yang diwarnai dengan badut, alat peraga, dan poster ini bertujuan untuk mengkritik lambannya penanganan kasus korupsi di tingkat desa oleh aparat penegak hukum (APH) dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
Dalam aksi demo yang diwarnai teatrikal tersebut, para aktivis menuntut perhatian serius terhadap maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Jombang, terutama yang melibatkan dana desa.
“Aksi ini berkaitan dengan korupsi karena tidak ada satu pun kasus korupsi desa yang disidangkan. Bahkan ada yang menyatakan sudah memenuhi target, target yang mana?” ujar Joko Fattah Rochim, Ketua FRMJ.
FRMJ menyoroti sejumlah dugaan kasus korupsi yang hingga kini belum mendapat penanganan tegas, antara lain terkait penyimpangan penggunaan Dana Desa di Desa Pulolor, Kecamatan Jombang.
Selain itu, mereka juga mendesak penegak hukum untuk mengusut dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jombang, yang dinilai bertanggung jawab atas carut-marut pengelolaan dana desa.
Cak Fatah panggilan akrabnya menambahkan bahwa kasus-kasus korupsi di sektor pembangunan infrastruktur juga patut diperhatikan. Salah satunya adalah proyek pembangunan sumur dalam di Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, yang mangkrak sejak tahun 2023. “Proyek ini hingga kini belum bisa digunakan, sementara dana sudah dikucurkan,” tegasnya.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan selama aksi, FRMJ juga menuntut agar Kejaksaan Negeri Jombang segera menuntaskan kasus penyalahgunaan dana bantuan Kemendes PDTT tahun 2021 yang diduga diselewengkan untuk program peternakan berkelanjutan dan penyertaan modal Bumdesma.
Mereka juga mendesak audit terhadap penggunaan Dana Desa di seluruh desa di Kabupaten Jombang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat Kabupaten Jombang.
“Korupsi sudah merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan pemerintahan. Kami berharap penegak hukum segera bertindak tegas untuk mengusut tuntas setiap dugaan korupsi,” pungkas Cak Fatah.
