Ekonomi Jombang Rentan, Aliansi Mahasiswa Desak DPRD Audit Dampak Rupiah Anjlok BBM Naik

​JOMBANG, KabarJombang.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Melihat Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Jombang Jumat (19/6/2026) sore.

Massa aksi yang merupakan gabungan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Darul ‘Ulum (UNDAR) menuntut langkah konkret dari legislatif dalam merespons ketidakpastian ekonomi global yang berdampak langsung pada masyarakat daerah.

​Ketua DPC GMNI Jombang, Daffa Raihananta, menjelaskan bahwa aksi ini dipicu kegelisahan terhadap pelemahan nilai tukar mata uang dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai memperparah kondisi sosial ekonomi warga.

​”Kami datang ke sini untuk menuntut DPRD Kabupaten Jombang agar segera mengaudit seluruh kerentanan dan kondisi ekonomi di masyarakat. Masalah global seperti pelemahan rupiah dan kenaikan BBM harus kita lihat dampaknya secara riil pada kondisi masyarakat di Jombang,” ujar Daffa saat diwawancarai di lokasi aksi.

​Selain menuntut kebijakan lokal, Daffa juga mempertanyakan efektivitas pengawalan isu oleh DPRD selama ini. Ia mendesak agar seluruh fraksi di DPRD Jombang hadir menemui massa untuk memberikan kejelasan bersikap.

​”Selama kita beberapa kali aksi, isu nasional itu kan selalu diiyakan dan selalu disepakati dengan DPRD Kabupaten Jombang. Tapi kita tidak tahu bagaimana proses ke atas ini seperti apa. Nah, ini tentu kenapa kita menuntut untuk menghadirkan seluruh fraksi? Karena pasti setiap fraksi mempunyai pandangan yang berbeda-beda terkait bagaimana menghadapi kondisi bangsa hari ini,” cecar Daffa.

​Ia menegaskan, mahasiswa masih berupaya menunggu konfirmasi kehadiran seluruh fraksi. Namun, jika tidak ada respons utuh dari para wakil rakyat, pihaknya mengancam akan membawa gelombang massa yang lebih besar.

“Kalau memang hari ini enggak bisa dihadirkan, mungkin kita akan menghadirkan massa aksi yang lebih banyak. Seperti itu,” tegasnya.

​Kekecewaan serupa juga diungkapkan pengurus DPC GMNI Jombang lainnya, Ahmad Nuha. Menurutnya, pihak legislatif belum memberikan jawaban yang memuaskan dan konkret atas kegelisahan yang dibawa oleh mahasiswa.

​”Teman-teman sudah memitigasi. Jadi dari DPRD juga belum ada jawaban yang lebih, lebih konkret gitu. Jadi, hadirnya teman-teman sore hari ini ada kekecewaan tersendiri buat para legislator yang ada di sini,” kata Nuha.

​Ia mempertanyakan kepedulian para anggota dewan terhadap konstituen mereka di tengah situasi sulit saat ini.

“Di tengah kondisi yang sedang sulit, ketidakpastian hari ini itu, di mana langkah konkret apa yang bakal mereka kerjakan di wilayah konstituen mereka?” tambahnya.

​Nada senada juga dilontarkan oleh Ketua BEM UNDAR, Syahrul Rozi Akbar. Ia menilai para legislator cenderung berbelit-belit dan tidak memberikan kepastian hukum maupun anggaran untuk melindungi sektor-sektor rentan di Jombang.

​”Sampai per saat ini pun, seperti yang kita tuntut daripada mahasiswa dan aktivis yang ada di Jombang, anda lihat sendiri jawaban dari mereka tuh selalu berbelit-belit. Padahal itu yang kita butuhkan. Dengan kesusahannya masyarakat terkait harga dan lain-lain, back-up-an anggaran bantuan untuk melindungi UMKM, petani, dan lain-lain itu hampir enggak ada solusi sekarang,” ungkap Syahrul.

​Syahrul menyayangkan sikap DPRD yang terkesan menghindar saat diminta menghadirkan seluruh keterwakilan fraksi.

“Akhirnya kita meminta untuk menghadirkan seluruh fraksi yang ada di sini pun mereka susah, selalu berbelit-belit. Mereka tidak menghadirkan jawaban pada saat ini,” imbuhnya.

​Empat Poin Tuntutan Mahasiswa
​Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi menyodorkan empat poin utama desakan kepada DPRD Kabupaten Jombang, yakni:

​Audit Kerentanan Ekonomi Jombang: Mendesak DPRD bersama Pemkab Jombang untuk mempublikasikan data terbaru mengenai kondisi petani, UMKM, pedagang pasar, buruh, dan masyarakat rentan yang terdampak kenaikan biaya hidup.

​Forum Terbuka DPRD dan Rakyat: Mewajibkan DPRD membuka forum dengar pendapat terbuka yang dapat diakses publik untuk menjelaskan langkah konkret menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan perlambatan ekonomi.

​Rencana Perlindungan Petani dan UMKM: Mengawal lahirnya kebijakan daerah yang melindungi petani, pelaku UMKM, dan pedagang kecil dari lonjakan biaya produksi dan distribusi.

​Laporan Progres 100 Hari: Mewajibkan DPRD menyampaikan laporan capaian secara terbuka kepada masyarakat dalam jangka waktu 100 hari sejak tuntutan diterima.

​Aksi mahasiswa ini diterima langsung oleh perwakilan anggota DPRD Kabupaten Jombang, Anas Burhani. Di hadapan massa, Anas menyatakan dukungannya terhadap aspirasi mahasiswa dan menilai tuntutan tersebut sudah selaras dengan kebutuhan mendasar masyarakat Jombang saat ini.

​”Kami mendukung tuntutan mahasiswa ini. Kalau kami analisis, tuntutan ini memang sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat Kabupaten Jombang,” kata Anas.

​Namun, Anas mengingatkan bahwa fungsi DPRD berada pada ranah pengawasan dan legislasi, bukan sebagai pelaksana teknis anggaran. Menanggapi batas waktu (deadline) tuntutan mahasiswa, pihak DPRD berjanji akan segera memanggil pihak eksekutif (Pemerintah Kabupaten Jombang) untuk melakukan pembahasan bersama.

​”DPRD itu kan bukan pelaksana. Tuntutan-tuntutan tadi yang berhak melaksanakan adalah pihak eksekutif atau Pemerintah Kabupaten. Maka dari itu, kami akan segera melakukan komunikasi dan memanggil pihak eksekutif untuk melakukan kajian serta pembahasan terkait poin-poin tuntutan ini,” jelas Anas.

​Anas juga menambahkan bahwa pihak DPRD berkomitmen untuk melaporkan perkembangan progres dari hasil pembahasan bersama pemerintah daerah tersebut kepada publik secara transparan.