Disebut Bukan Prioritas Penerima Vaksin, Kiai NU Serang Balik Ketua DPRD Jombang

Tokoh agama, masyarakat dan pengasuh pondok pesantren di Jombang menjalani vaksinasi covid-19, Jumat, 26 Februari 2021. KabarJombang.com/istimewa/
Tokoh agama, masyarakat dan pengasuh pondok pesantren di Jombang menjalani vaksinasi covid-19, Jumat, 26 Februari 2021. KabarJombang.com/istimewa/
  • Whatsapp

JOMBANG, KabarJombang.com – Pengasuh pondok pesantren (Ponpes) di Kabupaten Jombang, menyesalkan sikap ‘tidak jantan’ Ketua DPRD Mas’ud Zuremi, yang menyeret Kiai sebagai alat untuk menyerang pemerintah.

Pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Rejoso, KH Zaimuddin As’ad mengatakan, seharusnya Ketua DPRD Jombang bisa melokalisir konfliknya dengan eksekutif secara bijak.

Baca Juga

“Tidak kemudian, menyeret-nyeret para kiai sebagai alat untuk memukul (menyerang) Bupati atau Pemerintah Kabupaten Jombang,” tutur Gus Zuem sapaan akrab KH Zaimuddin As’ad kepada KabarJombang.com, Minggu (28/2/2021).

Ucapan KFM
iklan podcat Jombang
iklan Ramadhan bkad Jombang
iklan Ramadhan disdik Jombang
iklan Ramadhan Pupr Jombang
iklan Ramadhan Bappeda Jombang
iklan Ramadhan Satpol PP Jombang
iklan bank jombang kredit
iklan bank jombang nabung
iklan bank jombang

Sejatinya ia menghargai perbedaan sikap Ketua DPRD Kabupaten Jombang yang meragukan, ketokohan para pimpinan pesantren dan Kiai.

“Itu hak dia (Mas’ud Zuremi), tapi jika pernyataan ini keluar pada masa pemilu, tentu akan merugikan (runyam) bagi partainya sendiri,” kata Gus Zuem.

Dia berharap agar para kiai di Jombang bisa memaklumi kontroversi pernyataan politisi PKB tersebut.

Sementara pengasuh pondok pesantren Al Aqobah, KH Junaedi Hidayat menambahkan, agar ada komunikasi yang baik antar forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Jombang, dan tidak membawa permasalahan kesehatan masyarakat ke wilayah politis.

“Silakan lha Forkompida, selanjutnya dikordinasikan yang baik. Jangan terlalu dibawa ke wilayah kepentingan politik. Karena ini urusan kesehatan yang sangat ditunggu masyarakat,” tandas Wakil Ketua MUI Jombang ini.

Diketahui, beberapa waktu lalu Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi, mengatakan ke sejumlah media jika Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan vaksin covid-19, terhadap tokoh agama dan masyarakat sebagai alat pencitraan.

Selain itu ia mengungkapkan jika pimpinan pondok pesantren yang difasilitasi Pemkab Jombang untuk vaksinasi bukanlah pengasuh yang bersentuhan langsung dengan santri.

Tokoh agama yang mendapatkan vaksin sinovac pada Jumat, 26 Februari 2021 lalu dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai penerima vaksin. Politisi PKB ini bahkan meragukan status ketokohan tokoh masyarakat dan tokoh agama tersebut.

Para tokoh agama yang mendapatkan vaksinasi covid-19 diantaranya, KH. Ketua PCNU Kabupaten Jombang KH. Salmanudin Yazid Al Hafidz, pengasuh ponpes Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang Zaimuddin Asad, pengasuh ribath Al Maliki 2 ponpes Bahrul Ulum Tambakberas KH Syifa’ Malik atau Gus Syifa’.

Semua Elemen Masyarakat di Jombang Dapat Vaksin Covid-19

Terpisah Bupati Jombang, Mundjidah Wahab mengungkapkan, jika vaksinasi terhadap tokoh agama dan masyarakat, maupun pengasuh pondok pesantren diharapkan, dapat menjadi contoh. Karena vaksin covid-19 aman dan halal.

“Vaksinasi kepada tokoh masyarakat kemarin sudah kita lakukan, dengan keteladanan mereka agar warga Jombang tidak takut, pak kiai, bu nyai, ternyata sudah vaksin dan ternyata aman dan halal agar juga dilakukan sosialisasi,” tandasnya, kepada KabarJombang.com usai peringatan harlah ke-98 NU, Minggu (28/2/2021).

Dijelaskan Bupati perempuan pertama Kabupaten Jombang ini, semua elemen masyarakat dapat mendapatkan vaksin covid-19, dengan cara mendaftarkan diri di Puskesmas terdekat.

“Vaksinasi covid-19 dilakukan secara bertahap, mulai dari tenaga kesehatan, Forkopimda, TNI-Polri, tenaga pendidik sudah dilakukan. Dan setiap elemen masyarakat bisa daftar langsung ke Puskesmas terdekat, setelah itu kami lakukan pengajuan ke Provinsi untuk daftar penerima vaksin selanjutnya,” kata Mundjidah.

Bupati Jombang menuturkan, setelah divaksin, masyarakat tidak serta-merta mengabaikan protokol kesehatan.

“Vaksin bukan obat tapi untuk kekebalan, jadi tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak tetap dilakukan,” pungkasnya.

INSTAGRAM

Berita Terkait