TEMBELANG, KabarJombang.com – Saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, tengah kunjungan kerja (kunker) hingga sejumlah foto bersantainya di rumah makan mewah tersebar, warga Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, justru mengeluh.
Keluhannya itu, terkait adanya dugaan pemotongan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Alasannya, hasil kutipan BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut, diperuntukkan kepada warga yang tidak mendapat program BPNT.
Hal ini, seperti diceritakan salah satu KPM yang memintanya namanya tidak dipublikasikan, pada Kamis (19/3/2020). Dikatakannya, kutipan berupa barang tersebut dilakukan saat dirinya mengambil BPNT di e-Warung milik ibunya Kepala Desa (Kades) Bendahlawak.
Diceritakannya, dalam program BPNT ini, KPM mendapat 10 kilogram beras, 10 butir telur, dan 1 kilogram daging ayam. Namun, dari 10 telur tersebut dipotong 3 butir. Praktis, KPM menerima 7 butir telur.
“Awalnya itu, sama yang namanya Hartatik, ngomong ke orang-orang, dipotong 3 telur. Katanya untuk orang yang tidak dapat,” ceritanya.
Selang 3 hari kemudian, tiba-tiba warga yang menerima bantuan BPNT atau KPM tersebut dikumpulkan oleh Kades Bedahlawan, setelah berita pemotongan tersebut tersebar.
“Pada waktu itu, kita ditanya pak Kades, ikhlas atau tidak ada potongan untuk warga yang tidak dapat. Kalau nggak ikhlas, oleh pak Kades, dipersilakan ambil lagi. Ya otomatis warga bilang ikhlas, nggak mungkin kan bilang tidak, kan nggak ada yang berani,” paparnya.
Selain itu, lanjut sumber, selama mengambil barang program BPNT, dirinya mengaku tidak pernah dikasih struk atau bukti rincian pembelian. “Warga yang menerima bantuan tidak ada yang tahu kalau bulan Maret ada kenaikan, karena selama ini kita tidak pernah dikasih perinciannya,” terangnya.
Sementara RM, keluarga penerima manfaat lain mengaku, jika hanya dipotong 2 butir telur yang kabarnya bakal diperuntukkan pada janda tua dan fakir miskin. Hanya saja, itu terjadi di bulan Februari, sementara pada bulan Januari, tidak ada.
“Tidak harus telur. Bisa juga beras. Kalau beras sak (satu) rantang. Nggak tahu yang nyuruh motong itu siapa,” ujarnya.
Disinggung apakah selama menerima BPNT, pernah menerima kembalian uang. RM menjawab tidak pernah menerinya. “Kalau dulu, program BLT (bantuan langsung tunai) ada potongan. Dulu dipotong Rp 100,” katanya.
Terpisah, Kepala Desa Bedahlawak, Masrum, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon terkait hal tersebut, Kamis (19/3/2020) membantah adanya pemotongan tersebut.
“Itu nggak benar. Potongan itu merupakan kemauan KPM sendiri, bukan pihak desa. Pencairannya ada di agen e-warung. Jadi tidak ada potongan. Itu murni inisiatif KPM sendiri. Besok monggo datang karena perangkat akan bagi-bagi beras bagi warga tidak mampu. Itu murni hasil iuran perangkat,” jawabnya.
Ditanya apakah e-warung di Desa Bedahlawak itu milik ibunya, Kades membenarkan. “Iya, itu e-warung ibunya,” jawabnya.
