Aksi unjuk rasa para buruh di depan Kantor Pemkab Jombang_2
Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ), Hadi Purnomo, mengatakan pola kerja tersebut membuat sejumlah buruh perempuan harus berangkat pada pukul 20.00 WIB dan baru kembali ke rumah sekitar pukul 08.00 WIB keesokan harinya.
Menurut Hadi, kondisi itu menyebabkan pekerja kehilangan waktu untuk menjalankan aktivitas bersama keluarga. Padahal, pagi hari merupakan waktu penting bagi seorang ibu untuk mengurus dan mempersiapkan kebutuhan anak sebelum beraktivitas.
“Bayangkan, mereka punya anak. Pagi hari seharusnya menjadi waktu untuk merawat dan mengurus anak, tetapi mereka justru baru pulang bekerja,” ungkap Hadi.
Ia menilai penerapan jam kerja selama 12 jam tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi menimbulkan kelelahan fisik yang dapat mengganggu kesehatan sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan saat bekerja.
“Kami ingin jam kerja 12 jam yang diterapkan outsourcing di lingkungan PT SGS dihapus. Bagi kami, itu merupakan bentuk eksploitasi terhadap manusia,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, SBPJ mendesak Dinas Ketenagakerjaan bersama pengawas ketenagakerjaan turun langsung melakukan pemeriksaan. Mereka juga meminta pemerintah menelusuri dasar penerapan sistem kerja tersebut, termasuk perjanjian kerja sama atau MOU antara perusahaan outsourcing dengan pihak terkait.
Selain menyoroti persoalan jam kerja, massa aksi turut menyuarakan tuntutan mengenai kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jombang tahun 2027.
SBPJ mengajukan usulan kenaikan UMK sebesar 10 persen. Hadi menjelaskan, angka tersebut merupakan bentuk kompromi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, meskipun dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja yang sudah berkeluarga.
“Kalau berbicara upah layak, sebenarnya kenaikan 10 persen itu masih untuk buruh lajang. Rata-rata buruh sudah mempunyai keluarga. Namun, kami melihat kondisi perekonomian Jombang sehingga angka 10 persen itu yang kami usulkan,” jelasnya.
Hadi mengaku hingga aksi berlangsung, pihaknya masih menunggu kepastian regulasi nasional yang akan menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan UMK 2027.
Sebelumnya, lanjut dia, Dinas Ketenagakerjaan telah meminta sejumlah serikat pekerja menyampaikan aspirasi terkait besaran kenaikan upah minimum tahun depan. Namun, para buruh masih menanti kejelasan aturan yang akan digunakan sebagai dasar penetapan.
Tuntutan lainnya menyangkut sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang sebelumnya telah dilaporkan kepada instansi berwenang. Di antaranya dugaan kekurangan pembayaran upah dan pemalsuan data.
Hadi meminta aparat kepolisian serta pengawas ketenagakerjaan segera menindaklanjuti laporan tersebut agar tidak berlarut-larut tanpa kepastian hukum.
“Kami mengingatkan kembali instansi terkait, baik kepolisian maupun pengawas ketenagakerjaan, agar ada tindakan tegas terhadap kasus-kasus yang sudah kami laporkan,” pungkasnya.
Dalam aksi tersebut, SBPJ membawa tiga tuntutan utama, yakni penghapusan dugaan sistem kerja 12 jam di lingkungan PT SGS, kenaikan UMK Jombang 2027 sebesar 10 persen, serta penuntasan laporan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang telah disampaikan kepada instansi terkait.
Leave a Comment