Foto: Ilustrasi Warga menuntut transparansi dana BUMDes Desa Pagerwojo. (Ilustrasi dibuat dengan AI)
PERAK, KabarJombang.com – Warga Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, menyoroti penggunaan Dana Desa (DD) 2025 senilai Rp216 juta yang dialokasikan untuk BUMDes. Hingga Februari 2026, program ketahanan pangan yang seharusnya berjalan belum tampak, memunculkan kecurigaan di masyarakat.
Seorang warga inisial P mengatakan, selama dua bulan terakhir, warga kerap menanyakan kegiatan BUMDes, tetapi jawaban yang diterima minim. “Pengurus BUMDes pernah survei ke Kampung Tani untuk usaha sayur-mayur, tapi hingga kini tidak ada. Anggaran Rp216 juta itu digunakan untuk apa? Kalau tidak transparan, warga bisa curiga ada penyalahgunaan,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).
Warga lain, F, menambahkan, masyarakat khawatir jika dana masuk ke usaha pribadi. “Seharusnya untuk ketahanan pangan, misalnya ternak lele, swasembada pangan, atau jual pupuk. Uang itu sudah lama dicairkan, tapi kegiatannya tidak jelas. Kalau ada, tunjukkan ke warga. Ini uang rakyat,” tegasnya.
Direktur BUMDes Pagerwojo, Ahmad Bani, saat dikonfirmasi menyarankan wartawan menghubungi Kepala Desa. “Media bisa melalui kepala desa dulu karena menyangkut nama desa. Jika warga ingin tahu, bisa langsung datang ke BUMDes,” ujarnya.
Bendahara BUMDes, Husnul Muhib, yang juga ASN Kemenag, belum merespons pertanyaan wartawan.
Kepala Desa Pagerwojo, Imam Wahyudi, menjelaskan keterlambatan program karena administrasi hukum umum (AHU) baru turun Januari 2026. “BUMDes menjalankan program sesuai arahan pendamping desa. Anggaran digunakan untuk perdagangan dan pembelian gabah, serta pemberdayaan anak muda. Semua sudah sesuai prosedur,” jelasnya.
Meski pihak desa menegaskan prosedur telah dijalankan, warga tetap menuntut transparansi penuh. Tanpa kejelasan, keraguan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik tetap tinggi, dan potensi tudingan penyalahgunaan anggaran sulit dihindari.
Leave a Comment