JOMBANG, KabarJombang.com – Ratusan orang berpakaian serba hitam menggelar aksi unjuk rasa di depan Taman Informasi dan Gedung DPRD Kabupaten Jombang, pada Selasa (25/5/2025).
Aksi yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB ini bertujuan untuk mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus femisida serta mempercepat pengesahan regulasi perlindungan perempuan dan anak.
Direktur Women Crisis Center (WCC), Ana Abdillah, yang juga menjadi koordinator aksi, menyoroti tingginya angka kriminalitas di Jombang pada awal 2025. “Angka kriminalitas di Jombang di awal tahun ini sangat mengerikan. Jadi bisa kami sebut Jombang sudah tidak aman,” ujar Ana usai aksi.
Aksi ini berawal dari keprihatinan masyarakat Desa Sebani, Kecamatan Sumobito, atas kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang remaja perempuan. Korban diperkosa, dianiaya, lalu ditenggelamkan hingga meninggal dunia. Menurut Ana, keluarga korban merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
“Tidak ada satu pun organisasi perangkat daerah (OPD) yang datang untuk menyampaikan belasungkawa atau keprihatinanya,” ungkapnya.
Meski keluarga mengapresiasi langkah cepat kepolisian dalam menangani kasus ini, mereka masih mempertanyakan apakah proses hukum nantinya benar-benar mampu memberikan keadilan dan pemulihan bagi keluarga korban.
“Trauma healing bagi keluarga korban belum berjalan maksimal. Padahal, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual mengakomodir pemulihan baik secara material maupun imaterial,” jelas Ana.
Dalam aksinya, massa menuntut DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Ana menilai perda yang ada masih minim melibatkan masyarakat dalam program perlindungan, pemulihan, dan penegakan hukum.
Selain itu, ia juga menyoroti lemahnya edukasi kesehatan reproduksi di Jombang. “Banyak OPD menganggap informasi tentang kesehatan reproduksi tidak penting, padahal ini sangat dibutuhkan. Di pusat pendidikan, pusat pengaduan, bahkan di level kementerian agama dan dinas pendidikan, satgasnya banyak, tapi tidak aktif,” tegasnya.
“Aksi ini menjadi suara masyarakat Jombang yang mendesak adanya perlindungan lebih kuat bagi perempuan dan anak agar tidak ada lagi korban serupa di masa depan,” pungkasnya.
