Bedah Rumah di Jombang Tak Tepat Sasaran, Ada Dugaan Manipulasi Data

Ilustrasi bedah rumah
Ilustrasi bedah rumah
  • Whatsapp

NGORO, KabarJombang.com – Program bendah rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kabupaten Jombang tidak tepat sasaran.

Seperti di Dusun Brejel, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Salah satu penerima bantuan program bedah rumah di desa setempat justru dinilai tidak sepantasnya menerima bantuan tersebut, bahkan disinyalir memanipulasi data pengajuan.

Baca Juga

Menurut keterangan warga kurang mampu yang gagal mendapatkan program bedah rumah berinisial I, kepada KabarJombang.com. Untuk bisa mendapatkan bantuan bedah rumah harus ada bukti rumah yang benar-benar layak dibedah, namun warga yang mendapatkan bedah rumah saat ini diduga memanipulasi data dengan menggunakan rumah tetangganya.

“Jadi kemarin itu kata kepala dusun, sertifikat tanah harus dibalik namakan atas nama saya, terus sudah saya lakukan dan kemarin saya juga sudah kena biaya Rp 1,2 juta di kasun untuk membalikkan nama,” kata I, Jumat (19/2/2021).

Kemudian menurut I, agar mendapatkan program bedah rumah dari pemerintah rumah tak layak huni miliknya harus di foto. Namun sekian lama menunggu rumah milik I, tak kunjung didatangi petugas untuk mengambil foto.

Nestapa I kian bertambah setelah mengetahui yang mendapatkan bantuan warga baru saja membeli tanah pekarangan, belum terdapat bangunan rumahnya.

“Kata Kasun kemarin sudah diajukan, tapi kok lama, rumah saya ndak di foto-foto. Malah yang dapat bedah runah orang yang baru beli pekarangan dan rumah yang di foto agar mendapatkan bedah rumah itu rumah tetangganya,” ungkapnya.

Dikatakannya, warga yang akan mendapat bantuan bedah rumah merupakan orang dekat kepala desa serta perangkat. Dan saat ini, beberapa material sudah mulai berdatangan di tanah pekarangan barunya.

“Kemarin saya juga sudah ke Pak Kades tanya bedah rumah apa masih ada kuotanya. Dan Pak Kades jawab kalau tahun ini sudah tidak ada, karena programnya hanya satu tahun sekali. Saya juga sempat menyinggung ke Kades terkait warga yang baru beli tanah kok bisa dapat, tapi Kades hanya jawab, ya jangan diiri soalnya itu ndak punya rumah,” kata dia.

INSTAGRAM

Berita Terkait