Anak Muda Jombang Refleksikan Demokrasi, Tegaskan Pentingnya Ruang Publik yang Aman dan Inklusif

JOMBANG, KabarJombang.com – Sejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa di Jombang menegaskan komitmennya dalam menjaga demokrasi dengan mendorong kesadaran hak hukum serta pentingnya ruang publik yang aman dan inklusif. Hal itu mengemuka dalam forum diskusi yang digelar di Kantor WCC Jombang, Kabupaten Jombang, Rabu (3/9/2025). Dalam diskusi tersebut menghadirkan perwakilan dari organisasi GMNI, PMII, HMI, IPPNU, serta aktivis lokal.

Dalam refleksinya, Daffa Raihananta selaku Ketua DPC GMNI Jombang menyoroti bahwa kualitas demokrasi di Indonesia kerap dipersempit pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada, sementara ruang kritik masyarakat masih terbatas.

GMNI mencontohkan kasus intimidasi terhadap kader mahasiswa yang menyampaikan tuntutan secara tegas. “Kebebasan berpendapat belum sepenuhnya terlindungi,” tegasnya.

Asrorudin, Ketua Pengurus Cabang PC PMII Jombang menambahkan, praktik demokrasi saat ini masih dibayangi sikap represif aparat dan keterlibatan TNI dalam ruang sipil. Kondisi tersebut dinilai memperparah polarisasi politik di masyarakat.

“Akumulasi kekecewaan publik ibarat air bah yang bisa meluap kapan saja,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa gerakan demokrasi seharusnya tidak semata dibebankan kepada anak muda. Demokrasi pada hakikatnya menuntut kerja kolektif lintas generasi.

“Aktivisme memang kerap dianggap kadaluarsa, tetapi sesungguhnya yang muda dan yang tua perlu berkolaborasi agar perjuangan demokrasi tetap berkesinambungan,” tegasnya.

HMI Jombang melalui ketua PC HMI Jombang, Furqon, menekankan bahwa degradasi moral elit politik hanya dapat diimbangi oleh peran aktif anak muda sebagai penjaga demokrasi. Korupsi disebut tidak hanya terkait penyalahgunaan keuangan negara, tetapi juga krisis integritas dan moralitas pejabat publik.

“Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, dan perjuangkan dengan amal,” ujarnya.

Sementara itu, IPPNU Jombang menilai pemahaman demokrasi di kalangan pelajar masih sebatas slogan tanpa praktik nyata. Rendahnya pendidikan Politik sangat berimbas terhadap perspektif kalangan pelajar saat ini.

“Minimnya pendidikan politik membuat sebagian anak muda cenderung pragmatis dan apatis,” ujar Eka Shasmita Devy Ketua PAC IPNU Jombang.

Meski begitu, IPPNU terus berupaya menumbuhkan kesadaran kritis melalui doa, diskusi kecil, dan forum pelajar.

Aan Anshori, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LinK) menyoroti fenomena politik nasional, termasuk konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo yang berhasil menggandeng seluruh pimpinan partai politik.

“Demokrasi Indonesia saat ini masih sebatas prosedural dan belum menyentuh substansi keadilan,” ujarnya.

Sementara di Jombang sendiri, ia menilai protes publik kerap diredam melalui pengaruh pondok pesantren besar.

Direktur WCC Jombang, Ana Abdillah, menekankan bahwa demokrasi modern tidak cukup hanya dengan konsep trias politica. Kehadiran lembaga independen menjadi bentuk koreksi atas keterbatasan sistem tersebut.

Ia juga mengingatkan meningkatnya hoaks dan disinformasi, termasuk penggunaan deepfake, sebagai ancaman baru bagi demokrasi.

“Suara kritis bukan ancaman, melainkan napas bagi demokrasi yang sehat,” tegas Ana Abdillah.