PCNU Jombang, Pilkades Harap Bersabar Hingga Kondisi Normal

Wakil Ketua PCNU Jombang, Hadi Saifuddin. (Foto: Anggraini).
  • Whatsapp

JOMBANG, KabarJombang.com- Terkait beredarnya pernyataan sikap pengurus PBNU pada 20 September 2020 kemarin, terhadap pelaksanaan pilkada serentak 2020. Ditanggapi Wakil Ketua PCNU Jombang, Hadi Saifuddin.

Menurut Hadi, untuk menghindari mobilisasi massa yang umunya dilakukan dari tahun ke tahun. Sehingga, PCNU Jombang menganjurkan pilkada 2020 menunggu hingga kondisi sudah aman dari pandemi Covid-19.

Baca Juga

“Karena hampir tidak bisa dan selalu ada mobilisasi atau konsentrasi-konsentrasi massa yang sulit dilakukan dalam penanganan protokol kesehatan,” ungkap Hadi kepada KabarJombang.com, Selasa (22/9/2020).

Dikatakan, kondisi pandemi Covid-19 ini juga memperhatinkan dari segi kehidupan seperti ekonomi masyarakat yang belum pulih. Bahkan ada beberapa yang mengalami penurunan.

“Jika pilkada ini tetap dilaksanakan dengan biaya yang sangat mahal. Menurut Nahdatul Ulama ini akan lebih baik kalau biaya tersebut digunakan untuk jaring pengaman sosial. Karena itu kebutuhan masyarakat secara langsung,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Hadi, dalam pilkada money politic tidak akan bisa dihindari begitupun juga gesekan-gesekan antar pendukung. Dan pada situasi seperti ini dapat menimbulkan latupan atau kres massa yang tidak bisa dikendalikan bahkan sangat merugikan.

“Dari pertimbangan-pertimbangan semacam itu PCNU Jombang bersikap seperti yang sudah disampaikan PBNU agar dilaksanakan pada situasi yang sudah normal. Termasuk pilkades itu sendiri,” tandasnya.

Pihaknya berharap agar ada cara-cara lain yang menguntungkan kehidupan masyarakat bisa dilakukan oleh Pemda Jombang dengan disertai pertimbangan dari DPRD Jombang.

Lebih lanjut Hadi mengatakan, dari beberapa pengalaman yang pernah terjadi. Bahwa polemik yang paling tinggi di masyarakat desa. Jadi, pilkades lebih panas dibandingkan dengan pilkada.

Menurut pihaknya, pilkada online masih sulit dilaksanakan karena membutuhkan sarana prasarana yang harus dilengkapi dan edukasi yang intens. Khususnya bagi masyarakat pedesaan dan rawan kecurangan.

“Bisa saja nanti masyarakat yang sepuh menunjuk orang lain, siapa saja. Sehingga biaya yang dibutuhkan juga tinggi, tingkat kerawanan tinggi. Karena masyarakat tidak semua memiliki alat komunikasi,” katanya.

Hadi juga mengatakan bahwa pilkada 2020 ini memang harus ditunda dulu hingga situasi yang memungkinkan.

Kondisi pendemi Covid-19 memang mengundang dilematis yang tidak diketahui berakhirnya kapan. Namun jika pada tahun 2020 ini dilakukan pilkades atau pilkada secepatnya-cepatnya secara online dirasanya masih berat.

 

 

 

 

INSTAGRAM

Berita Terkait