Tata Ruang Tak Lagi Realistis, DPRD Jombang Bersiap Revisi Perda RTRW

JOMBANG, KabarJombang.com – DPRD Kabupaten Jombang mengusulkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena sejumlah ketentuannya dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi pemanfaatan lahan di lapangan.

Dalam perubahan regulasi yang diproyeksikan masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 tersebut, penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang, Kartiyono, mengatakan ketidaksesuaian antara ketentuan dalam dokumen tata ruang dan kondisi faktual berpotensi menimbulkan persoalan hukum serta berdampak terhadap kepentingan masyarakat.

“Sudah banyak ketidaksesuaian secara faktual di lapangan dengan kondisi yang diatur dalam perda. Karena itu, perlu penyesuaian agar regulasi tata ruang bisa mengakomodasi kondisi riil saat ini,” ucap Kartiyono, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, salah satu hal yang perlu dicermati dalam revisi RTRW adalah penetapan LP2B. Penentuan kawasan tersebut harus mengacu pada data dan keadaan sebenarnya agar kebijakan perlindungan lahan pertanian tidak justru menimbulkan persoalan bagi masyarakat.

“Jangan sampai kebijakan perlindungan lahan justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat akibat data yang tidak akurat,” ujarnya.

Ia menilai, kejelasan status lahan, kondisi penguasaan tanah, serta pemanfaatannya perlu dipastikan dalam proses penyusunan regulasi. Petani dan pemilik lahan juga harus dilibatkan agar penetapan kawasan tidak merugikan pihak yang terdampak.

“Keterlibatan petani dan pemilik lahan juga menjadi bagian penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, perlindungan kawasan pertanian tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan dan mengendalikan alih fungsi lahan. Karena itu, pembahasan revisi RTRW diharapkan melibatkan petani, pemerintah desa, pelaku usaha, serta masyarakat yang wilayahnya berpotensi terdampak perubahan peruntukan ruang.

Rencana revisi tersebut telah menjadi salah satu materi pembahasan finalisasi Propemperda 2027 di Ruang Kerja DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (10/11/2026).

Dinas PUPR bersama perangkat daerah terkait menyampaikan kesiapan awal, termasuk kajian dan persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan rancangan perda.

Selain didasarkan pada kebutuhan penyesuaian kondisi lapangan, perubahan Perda RTRW berkaitan dengan Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 34 Tahun 2026 yang memberikan batas waktu penyelesaian perubahan regulasi tersebut pada 2027.

“Kami berharap revisi regulasi ini menghasilkan tata ruang yang lebih realistis, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus tetap mendukung kebutuhan investasi dan pembangunan daerah,” pungkas Kartiyono.