JOMBANG, KabarJombang.com – Setelah kritik dilontarkan Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Aan Anshori, dan Ketua Umum PC PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Jombang, Muhammad Irkham, kini giliran Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang, menyoroti ihwal bungkamnya Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat terkait perkembangan Covid-19.
Waket Komisi D, Syarif Hidayatullah meminta Pemkab Jombang dalam hal ini Dinkes, bisa memberikan informasi yang benar dan transparan, dan seluas-luasnya kepada masyarakat soal perkembangan Covid-19 di Kota Santri. Salah satunya, melalui media massa.
“Karena masyarakat membutuhkan informasi yang benar, bukan hoaks dan sebagainya. Kita juga mendukung upaya Pemkab segera memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Jombang dengan melibatkan semua stakeholder,” terang Gus Sentot, sapaan akrabnya, Senin (5/10/2020).
Ia juga menyayangkan sikap Pemkab atau Dinkes Jombang soal hal ini. Menurutnya, peran media itu penting sebagai perantara menyampaikan informasi ke masyarakat. Dan sinergitas ini dipandangnya perlu, mengingat masyarakat membutuhkan informasi itu.
“Bukan sebaliknya, yang terkesan ditutup-tutupi. Kenapa Dinkes bungkam, saya pingin tahu itu kenapa. Apakah memang ada aturan untuk masalah Covid-19 agar Dinkes tidak boleh ngomong,” herannya.
Hanya saja, Gus Sentot memiliki perkiraan tersendiri bungkamnya Dinkes saat dimintai keterangan oleh wartawan. Kemungkinan, lanjut dia, karena adanya aturan yang membatasi sehingga Dinkes Jombang tidak diperbolehkan berkomentar ke media massa.
“Tapi bisa jadi karena ada sesuatu atau apa. Dan kita tidak tahu itu,” sambungnya.
Kendati demikian, pihaknya masih menyampaikan pemikiran positifnya. Dengan menganggap Dinkes lebih berhati-hati dalam memberikan informasi perkembangan Covid-19. “Ya mungkin agar tidak salah dalam memberikan tanggapan,” lanjutnya.
Namun bagi Gus Sentot, apapun alasannya, Pemkab atau Dinkes seyogyanya memberikan keterangan perkembangan Covid-19 di Kota Santri secara blak-blakan atau transparan.
“Dengan begitu masyarakat akan tahu dan memahami soal pemetaan klaster. Sehingga warga akan lebih berhati-hati. Jika memang Covid-19 ini bukan aib, mengapa informasi itu terkesan ditutup-tutupi,” tandas Gus Sentot.
Pihaknya juga menekankan adanya evaluasi terkait label “Tangguh” yang sudah diterapkan pada kampung, tempat wisata, pasar, serta Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten Jombang. Artinya, kata Gus Sentot, setelah dinobatkan menjadi Tangguh, setidaknya tidak ada kesan Pemkab menyerahkan sepenuhnya ke pihak Tangguh tersebut, termasuk Ponpes Tangguh.
Karena, sambungnya, label tangguh tidak menjamin ketangguhan di dalamnya. Karena pasca peresmian, kritik Gus Sentot, sarana cuci tangan dan lainnya yang disediakan di tempat-tempat tangguh tersebut, juga kurang maksimal perawatannya.
“Pemerintah juga harus mau dikritik. Juga harus mau diberi saran, sepanjang itu baik kenapa tidak dilakukan. Karena kita semua peduli. Selain iut, saya tetap berpesan kepada pemerintah, harus hati-hati soal anggaran. Karena sudah banyak kasus-kasus kemarin terkait anggaran penanganan Covid-19. Juga realisasinya masih belum optimal,” tegasnya.
