Anggota DPRD Jombang Desak Pemkab Jombang Perkuat Mulok Keagamaan, Bukan Menghapusnya

JOMBANG, KabarJombang.com – Polemik rencana penghapusan muatan lokal (mulok) keagamaan dan diniyah di SD se-Kabupaten Jombang terus mengundang reaksi. Setelah para pembimbing mulok menyatakan keresahan mereka karena terancam kehilangan pekerjaan, kini Anggota DPRD Jombang turut memberikan tanggapan.

Anggota DPRD Jombang, Muhammad Ishomuddin Haidar, menegaskan bahwa mulok keagamaan merupakan salah satu identitas penting Jombang sebagai Kota Santri. Karena itu, PPP menolak penghapusan ataupun penggeseran mulok menjadi sekadar kegiatan ekstrakurikuler.

“Saya memaknai program ini sebagai manifestasi dari Kota Santri. Perannya sangat penting sebagaimana cita-cita yang termaktub dalam Perbup 41 Tahun 2019, yaitu membentuk kecerdasan spiritual,” ujarnya.

Menurut Gus Haidar sapaan akrabnya, mulok keagamaan selama ini telah menjadi pilar pembentukan karakter agamis bagi generasi muda Jombang. Ia menilai, keberadaan program tersebut bukan hanya tradisi, namun juga bentuk komitmen daerah dalam menanamkan akhlak, kedisiplinan, serta nilai moral sejak dini.

“Program ini hendaknya jangan dihapus atau digeser menjadi ekstrakurikuler. Justru harus diperkuat dan dilanjutkan sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia kita,” tegasnya.

Politisi partai berlogo Ka’bah tersebut meyakini, pendidikan keagamaan yang baik sejak sekolah dasar akan melahirkan generasi yang berilmu, beretika, serta mampu menjaga jati diri Jombang sebagai kota yang religius dan berbudaya.

Sebelumnya, para pembimbing mulok keagamaan mengaku gelisah karena adanya wacana penghapusan mulok. Mereka khawatir hal itu berdampak pada pemangkasan jam mengajar hingga ancaman kehilangan pekerjaan.

Koordinator Pembimbing Mulok Keagamaan SD Jombang, Ismawan, menyebut mulok selama ini terbukti memperbaiki karakter siswa, mulai dari tutur kata hingga kemampuan baca tulis Al-Qur’an.

Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang menyatakan belum menerima edaran resmi terkait penghapusan mulok. Kepala Bidang Pembinaan SD, Rhendra Kusuma, mengatakan bahwa isu tersebut masih sebatas pembahasan internal.