Kenapa PSID Jombang Selalu “Menyusu” APBD dan Kesulitan Anggaran Jelang Kompetisi Liga 3

JOMBANG, Kabarjombang.com – Penyakit kecanduan APBD dan tidak mandirinya PSID Jombang, selama beberapa tahun terakhir.

Tim kebanggaan masyarakat Jombang yang berdiri sejak 1953 ini mengalami penyakit menahun, yakni kesulitan anggaran saat akan bergulirnya kompetisi Liga 3.

Jangakan naik kasta ke Liga 2, PSID seakan hanya menjadi tim numpak lewat di Liga terendah tanah air ini.

Umur tim yang terbilang tim tua, tidak membuat PSID Jombang tampil trenginas. Prestasi pun sangat minim sekali. Lantas siapa pemilik PSID dan kenapa selalu menyusu APBD.

Koordinator Jomber (Jombang Bersatu) Korwil Jombang Kota Yopi Suhartono mengatakan, memang anggaran sering jadi masalah utama Laskar Kebo Kicak.

“Untuk mengurus satu tim itu saja dalam sebulan, yang saya tau menghabiskan dana sebesar Rp80 juta per bulan yah. Karena untuk kebutuhan tim, official juga,” ungkapnya.

Menurut Yopi, dalam mengarungi kompetisi Liga 3 regional Jaw Timur memang anggaran ratusan juta harus berada di kantong. Oleh sebab itu, ia memberikan saran, agar pihak terkait bisa mencarikan sponsor ke beberapa perusahaan di Jombang.

“Kalau dulu itu ada beberapa orang yang menyumbang dana untuk kebutuhan tim, mereka ada terkumpul dalam satu grup, tapi melihat sekarang jelas kondisinya berbeda,” kata pria berusia 41 tahun ini.

Mantan pelatih PSID Jombang, Hendrawan Dwi Susanto, mengatakan bahwa tim selalu bongkar pasang pemain, bahkan tim harus bergerak di tengah kesulitan anggaran.

PSID Jombang sendiri selalu bongkar pasang pemain setiap menjelang gelaran kompetisi Liga berlangsung.

Hendrawan mengaku, akan sangat disayangkan jika nantinya Laskar Kebo Kicak tidak ikut kompetisi Liga 3 Jatim tahun ini.

“Sepakbola itu olahraga rakyat. Jadi sangat sayang ketika tim ini (PSID) tidak turut ambil bagian kompetisi,” ujarnya.

Berkaca dari kompetisi tahun lalu yang diikuti PSID, tim masih mengandalkan uang pribadi dan sumbangan dari berbagai pihak hanya untuk memenuhi aspek kebutuhan tim.

Dilansir dari Faktualnews.co, sejak era perserikatan hingga munculnya Galatama, lalu muncul penyatuan Galatama dan klub-klub Perserikatan, PSID hanya berkutat dalam daftar tim penghuni kasta terbawah di liga Indonesia. Itupun, lebih sering berkutat di zona regional Jawa Timur.

Mirisnya lagi, partisipasi laskar kebo kicak tidak setiap tahun lancar. Kadang ikut, kadang pula istirahat. Tergantung ada kucuran dana (APBD) atau tidak. Lalu bagaimana sebenarnya posisi PSID Jombang, dan siapa pemiliknya? Pemkab Jombang atau sudah diakuisisi pihak swasta.

Sekretaris Askab PSSI Jombang Sutyo Praftomo, menyebut bahwa kendala tidak berlaganya PSID Jombang di Liga 3 Jatim ini karena biaya liga yang begitu mahal.

Oleh sebab itu, pihaknya memilih untuk menjalankan program pengembangan sepakbola usia dini, alasannya karena yang diurus oleh Askab bukan hanya PSID Jombang.

Mahalnya biaya kompetisi Liga 3 Jatim yang dimana harus merogoh kocek hingga Rp2 Miliar.

“Tahun lalu untuk kompetisi Liga 3 Jatim itu menghabiskan dana sekitar Rp1-2 Miliar. Sementara itu untuk anggaran PSSI Jombang sendiri itu tidak sampai itu, hanya berkisar Rp85 juta untuk tahun ini,” katanya.

Anggaran itupun, lanjutnya, sudah dipakai untuk penyelenggaraan Liga Santri, Porprov dan juga pembinaan usia dini. PSID Jombang sendiri memang posisinya saat ini berada dibawah naungan Askab PSSI Jombang.

“Tapi, sifatnya didalam PSSI itu independen, berdiri sendiri. Jadi jika kita dibebankan pada kita untuk PSID saja jelas tenaga kita tidak sanggup,” ujarnya.

Karena, pihaknya juga tidak hanya mengurus terkait PSID Jombang saja. Melainkan, agenda dari PSSI Jombang sendiri juga sudah banyak, termasuk pembinaan. Baginya, keterlibatan pihak ketiga dalam hal ini harus nampak. Entah dari Pemkab itu sendiri maupun lainnya. “PSID seharusnya bisa mandiri, karena anggaran dari PSSI ini minim,” tegas dia.

Beberapa statement mantan pelatih dan Askab PSSI diatas menunjukkan bahwa tim PSID Jombang masih mengandalkan dana APBD dari pemerintah. Posisi tim yang punya home base di Stadion Merdeka ini pun berada di naungan Askab PSSI Jombang, namun, sifatnya independen.

Dilansir dari Wikipedia, di laman tersebut tertera bahwa pemilik PSID Jombang adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang dan ketuanya yakni Juliono, yang saat ini menjabat sebagai ketua Askab PSSI Jombang. Data itu berbeda dengan yang dirilis dari PSSI Jatim, dimana dalam profil yang tersemat di laman tersebut, menyebutkan bahwa nama pemilik PSID Jombang adalah H. Juliono.

Mengutip dari Panditfootball, terdapat sebuah regulasi dimana klub-klub sebenarnya dilarang menggunakan dana APBD. regulasi tersebut tertuang dalam Permendagri No. 22 tahun 2011 yang melarang penggunaan APBD untuk menyubsidi klub-klub Indonesia yang berstatus profesional.

Peraturan ini diresmikan seiring profesionalisasi sepakbola Indonesia yang terus digalakkan sejak 2008. Pembentukan Liga Super Indonesia adalah titik mula profesionalisme tersebut.

Klub-klub level atas diwajibkan membentuk badan hukum sendiri. Klub diharapkan menjadi entitas bisnis, namun, penerapan di lapangan ternyata lebih sulit. Klub Indonesia terbiasa bergantung dengan APBD.