JOMBANG, KabarJombang.com – Meskipun status New Normal secara resmi belum diberlakukan di Kabupaten Jombang, beragam tanggapan mengemuka dalam diskusi ‘Sambung Rasa’ yang diselenggarakan Kelompok Faktual Media (KFM) secara virtual, Rabu (17/6/2020) siang.
Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Aqobah, Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, KH. Junaidi Hidayat, berpandangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jombang tak perlu banyak regulasi soal pencegahan persebaran Covid-19 di Jombang.
“Pemda fasilitasi saja, jangan terlalu banyak memberi regulasi. Berikan saja fasilitas sperti masker dan protokol Covid lainnya pasti langsung dilakukan. Kalau terlalu banyak regulasi akan membebani dan membatasi (masyarakat),” papar Junaidi, alumni Ponpes Tebuireng itu.
Lebih jauh dia menjelaskan Ponpes secara umum telah beradaptasi dengan situasi dan melakukan apa yang perlu dilakukan secara mandiri. Peran Ponpes dalam menghadapi new normal tidak banyak perpengaruh pada anggaran pemerintah.
“Ponpes sudah membangun trust dari masyarakat yang mempercayakan anak-anaknya belajar di pondok,” ujar dia dalam acara yang dipandu General Manager KFM, M. Fatoni, itu.
Jadi minimal, kata dia, Pemkab memberikan fasilitas kebutuhan pokok seperti hal yang menyangkut tentang protokol Covid 19 seperti masker, atau pun alat-alat yang menyangkut terkait protokol kesehatan. “Itu kan belum ada dan itu yang kita butuhkan,” katanya.
Menurutnya, Ponpes sebenarnya bisa mensiasati situasi belajar di Pondok dengan tetap menerapkan protokol Covid serta mengurangi aktifitas.
“Sementara Ponpes juga sudah menyiapkan skema sedemikian rupa. Terutama terkait kedatangan santri di tahun ajaran baru, mulai dari membawa surat kesehatan dari rumah masing-masing. Karena memang harus super ketat untuk melakukan pengawasan sebagai langkah antisipasi penyebaran Virus,” tandasnya.
Pandangan lain disampaikan pakar kesehatan masyarakat, Zahrul Azhar Asumta. Dia menyebut kunci dari pencegahan persebaran virus corona adalah kedisplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Harus ada antisipasi yang menyeluruh, menurut dia.
“Apakah kabupaten Jombang siap menuju new normal ini? Karena Jombang ini kecil tapi unik. Uniknya, kemungkinan transmisi luar yang masuk ke jombang melalui dunia pendidikan, pesantren dan ekonomi melalui pedagang seperti pasar Peterongan yang kemungkinan ada interaksi dari luar,” jelas pengasuh Asrama Queen Al-Azhar, Ponpes Darul Ulum, Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang itu.
Menurutnya, cara paling penting soal wacana new normal adalah mengedukasi warga. Melibatkan elemen masyarakat paling bawah, dari RT/RW dan tidak berpangku tangan serta menyerahkan semua kepada Gugus Tugas sebagai kuratif di lapangan.
Gus Hans, sapaan Zahrul Azhar Asumta, juga berpesan kepada untuk tidak membawa masalah Covid-19 ke arah politis di Pemerintahan.
“Singkirkan masalah covid ini dibawa ke politik. Tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Dan saya melihat pengambilan keputusan New Normal ini murni bukan diambil karena faktor kesehatan. New normal menurut saya dalam pemerintah ini tidak terlalu masuk ke dalam basis kesehatan, melainkan ekonomi,” tegasnya.
Dia menjabarkan, anggaran 400 triliun lebih yang sekarang naik jadi 670 triliun, hanya beberapa persen saja untuk kesehatan. Sisanya semua rata-rata untuk recover ekonomi.
“Dan untuk pesantren dari 677 triliun itu hanya 2.3 triliun untuk komunitas Pesantren. Nah ini kan tidak imbang menurut saya. Karena untuk Ponpes juga pasti butuh kebutuhan pokok dalam menanggulangi maupun mencegah penyebaran Covid-19,” pungkasnya.
Untuk efektifias pencegahan Covid-19 dan beradaptasi dengan new normal, cara yang tepat menurutnya adalah tidak menunggu pemerintah. Namun kembali ke diri sendiri serta kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan secara mandiri.