NGORO, KabarJombang.com – Pencairan Banpres (Bantuan Presiden) untuk UMKM sudah hampir mendekati final. Saat ini, bantuan uang tunai sebesar Rp 2,4 juta bagi setiap pelaku usaha ini, sudah ditransfer kepada sekitar 9 juta lebih penerimanya.
Berikutnya, pemerintah bakal segera mencairkan bantuan ini kepada sekitar 3 juta orang berikutnya, atau sesuai sisa kuota yang ada.
Hal ini diungkap Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, saat hadir di acara dialog dengan Gapoktan Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro, Jombang, Jawa Timur, Rabu (30/9/2020).
“Minggu ini sudah hampir 100 persen, dari 9,1 juta kita akan tambah lagi sampai 12 juta penerima. Memang tahap pertama dari 9,1 juta, minggu ini sudah 100 persen. Dan kami sudah tambahan anggaran baru untuk 3 juta berikutnya,” ujarnya.
Teten Masduki juga memastikan, sejauh ini tidak ada isu negatif yang terjadi selama proses pencairan bantuan yang diberikan khusus bagi pelaku usaha UMKM ini. Semisal, penyaluran bantuan yang salah sasaran.
Bahkan, secara nasional tercatat sebanyak 20 juta pelaku usaha UMKM yang layak menerima bantuan ini.
“Kami rasa jumlahnya masih kurang. tadi Bu Bupati Jombang juga sampaikan masih banyak minta. Catatan kami usaha mikro yang belum terhubung lembaga perbankan lebih dari 20 juta,” tandasnya didampingi Bupati Jombang, Mundjidah Wahab.
Teten pun membeber, jumlah pelaku usaha yang telah mengajukan bantuan ini. Dimana usaha yang paling banyak menyetorkan persyaratan untuk mengakses Banpres ini adalah usaha mikro rumahan. Usaha ini memiliki pendapatan harian.
“Dan semua memang belum pernah pinjam kredit ke bank,” terangnya.
Di satu sisi, dampak penyebaran wabah Covid-19 ini juga tidak hanya dirasakan kalangan pengusaha kecil saja, namun juga usaha berskala besar secara global.
“Dampak Covid-19 ini tidak hanya pada kegiatan koperasi dan UMKM saja, tapi usaha besar juga terdampak, baik suplai maupun pengiriman, seluruh dunia juga terdampak tidak hanya di Indonesia,” ungkapnya.
“Maka kita harus kembali pulihkan ekonomi, kita bersama atasi covid-19 dengan protokol kesehatan. Dengan program jamsos, bansos, prakerja dan lainya, agar kegiatan kerja, sekolah, kantor segra aktif kembali,” pungkasnya.
