JOMBANG, KabarJombang.com – Program makan bergizi gratis yang rencananya digelar serentak pada (6/1/2025) di Kabupaten Jombang terpaksa ditunda. Penundaan ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) terkait implementasi program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Informasi yang diperoleh dari pihak terkait, peluncuran program makan bergizi gratis di Jombang semula direncanakan berlangsung di Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif, Denanyar, Jombang. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai waktu peluncuran tersebut.
Umar, penanggung jawab program makan bergizi gratis di Jombang, mengonfirmasi bahwa peluncuran program tersebut diundur. Saat dihubungi melalui pesan singkat, Umar mengatakan, “Belum, diundur,” tanpa memberikan keterangan lebih lanjut tentang kapan peluncuran program tersebut akan dilaksanakan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang, dr. Hexawan Tjahja Widada, mengungkapkan bahwa Pemkab Jombang masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait detail pelaksanaan program.
“Sampai hari ini kita masih menunggu juknisnya. Kami belum mengetahui dengan pasti bagaimana Pemkab akan dilibatkan dalam pelaksanaannya,” jelasnya.
Program makan bergizi gratis, yang menjadi prioritas nasional, bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di daerah yang memiliki banyak pondok pesantren seperti Jombang.
Dalam pelaksanaannya, BGN telah menunjuk sejumlah tenaga ahli yang akan memantau dan mendampingi jalannya program ini, dengan salah satu tim khusus diterjunkan di Jombang.
Meskipun Pemkab Jombang belum mengalokasikan anggaran untuk program ini di APBD 2025, pihak BGN telah menyiapkan 146 satuan pelaksana (Satpel) di 21 kecamatan di Jombang. Setiap Satpel akan bekerja sama dengan tenaga lokal, termasuk ahli gizi dan akuntan lokal, serta melibatkan hingga 50 pekerja untuk mempersiapkan bahan dan memasak makanan bergizi.
Dalam kunjungan uji coba yang dilakukan di Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif pada 20 Desember 2024 lalu, Dadan Hindayana, Kepala BGN, menjelaskan bahwa Jombang dipilih sebagai salah satu lokasi prioritas program ini karena banyaknya pondok pesantren di daerah tersebut. Di Ponpes Mambaul Ma’arif, dua Satpel sudah mulai beroperasi sejak bulan lalu.
Anggaran yang disiapkan untuk setiap Satpel mencapai sekitar 7,5 hingga 10 miliar rupiah per tahun, dengan 85 persen dari dana tersebut digunakan untuk membeli bahan baku dari petani lokal. Sisa anggaran akan dialokasikan untuk membayar pekerja lokal yang membantu proses memasak dan penyajian makanan.
“Program ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi santri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dengan memanfaatkan hasil pertanian setempat,” pungkasnya.