KABARJOMBANG.COM – Dicoretnya dua bakal calon bupati/wakil bupati (bacabup/bacawabup) yang mendaftar di PDIP Jombang, yakni Abdul Khodir dan Iwan Setia Budi, karena dianggap tidak tertib administrasi, mendapat respon salah satu kubu dari keduanya.
Salah satu tim sukses (Timses) Abdul Khodir, Gangsar Rahardjo menyatakan, tidak hadirnya Abdul Khodir dalam penyaringan 1 atau fit and phoper test bersama 50 bakal calon kepala daerah di DPD PDIP Jawa Timur, pada Sabtu (19/8) lalu, disebabkan pihaknya tidak menerima surat pemberitahuan apapun dari Panitia Penjaringan Bakal Kepala Daerah dari DPC PDIP Jombang.
“Kita sama sekali tidak menerima surat pemberitahuan secara resmi dalam bentuk apapun dari panitia penjaringan DPC PDIP Jombang. Sehingga kita tidak tahu mekanisme penjaringannya sudah sampai mana,” kata Gangsar, Selasa (22/8/2017).
Gangsar juga mengaku, surat pemberitahuan dari panitia penjaringan kepala daerah dari DPC PDIP Jombang, diketahuinya melalui pesan berantai atau broadcast aplikasi WhatApps, setelah kegiatan fit and proper test di PDIP Jatim, sudah selesai.
Dimana isi surat pemberitahuan tertanggal 18 Agustus 2017 itu menyebutkan, perihal biaya survei Pilkada tahun 2018 sebesar Rp 150 Juta, yang dibebankan kepada bakal calon kepala daerah. Selain itu, surat pemberitahuan tersebut tertuju kepada Hj Mundjidah Wahab. Lengkap dengan tanda tangan Ketua dan Sekretaris Panitia Penjaringan dan Mengetahui Ketua DPC PDIP Jombang.
“Tapi, kita tidak menerima surat pemberitahuan seperti yang beredar di aplikasi WhatApps tersebut,” tandasnya.
Gangsar menambahkan, pihaknya sempat menerima Short Message Service (SMS) yang berisi penarikan biaya survei sebesar Rp 30 Juta. Hanya saja, pihaknya tidak merespon lantaran penarikan tersebut tidak melalui surat resmi. “Ini kan hajat demokrasi tingkat Kabupaten. Masak iya… persoalan sensitif begini melalui SMS. Sedangkan surat resminya, kita tidak menerima,” bebernya.
Disinggung adanya upaya penjegalan terhadap Abdul Khodir dalam penjaringan kepala daerah melalui partai berlambang banteng moncong putih. Pihaknya, hanya menginginkan penjelasan dari panitia penjaringan kepala daerah PDIP Jombang, soal dianggap tidak tertib administrasi.
“Ya kita berprasangka baik saja. Ini merupakan bagian dari dinamika politik menjelang Pilkada Jombang. Tapi yang jelas, kita ingin meminta penjelasan, letak tidak tertib administrasi yang mana. Karena kita merasa sudah melengkapi semua syarat administrasi yang diminta,” ujar Gangsar.
Meski begitu, pihaknya tak patah semangat melakukan lobi-lobi politik ke sejumlah partai politik di Kota Santri. “Perlu dicatat, tidak ada partai politik di Jombang yang bisa mengusung calonnya sendiri. Sehingga dibutuhkan koalisi. Kita terus berupaya melakukan lobi-lobi politik,” pungkasnya.
Sekedar informasi, dari tujuh bakal calon kepala daerah yang mendaftar di PDIP Jombang, hanya lima bakal calon yang mengikuti proses penyaringan 1 atau fit and phoper test bersama 50 bakal calon kepala daerah se-Jatim di DPD PDIP Jawa Timur, pada Sabtu (19/8) lalu. Diantaranya, Hj Mundjidah Wahab, Sumrambah, Marsaid, Wulang Suhardi, dan Goetomo. Sementara Iwan Setia Budi dan Abdul Khodir, absen.
Keduanya dicoret akibat dianggap tidak tertib administrasi yang diterapkan dalam mekanisme PDIP. “Keduanya benar dicoret. Sehingga yang mengikuti fit and proper test hanya ada lima orang,” kata Marsaid, Senin (21/8/2017). (rief/kj)
