Soal Limbah B3 di Wonosalam, DPRD Jombang Bakal Panggil DLH

Sekretaris Komisi C DPRD Jombang, Taufiqi Fakkarudin Assilahi. (Istimewa)
  • Whatsapp

JOMBANG, KabarJombang.com- Kasus pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) jenis slag aluminium di kawasan hutan Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, menjadi perhatian Komisi C DPRD Jombang. Menyikapi peristiwa tersebut, Komisi C berencana memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin mendatang untuk meminta penjelasan sekaligus mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembuangan limbah tersebut.

Komisi C ingin memastikan bagaimana limbah berbahaya tersebut bisa dibuang sembarangan di kawasan hutan. Penelusuran didorong agar tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi mencakup pemilik usaha, kendaraan pengangkut, hingga perusahaan atau pabrik yang menghasilkan limbah B3 tersebut.

Baca Juga

Sekretaris Komisi C DPRD Jombang, Taufiqi Fakkarudin Assilahi atau akrab disapa Gus Fiqi, mengatakan DLH Jombang menjadi instansi pertama yang akan dimintai klarifikasi karena merupakan leading sector dalam urusan lingkungan hidup. Namun, kepastian jam pelaksanaan RDP masih menyesuaikan agenda rapat paripurna DPRD.

“Insyaallah dalam waktu dekat, mungkin Senin lah. Senin DLH akan kita panggil, Komisi C, untuk menjelaskan bagaimana kok ada limbah B3 bisa dibuang sembarangan,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).

Ia menegaskan, penelusuran harus dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap rantai pembuangan limbah, mulai dari pihak yang membuang, pemilik kendaraan pengangkut, hingga asal perusahaan penghasil limbah.

“Intinya, saya selaku Komisi C akan berupaya secepatnya memanggil dinas terkait untuk dimintai keterangan lebih lanjut bagaimana siapa yang melakukan, siapa yang membuang, truk itu milik siapa, dan limbah itu berasal dari pabrik mana,” tegasnya.

Apabila sebelum RDP digelar DLH telah mengetahui identitas pemilik usaha atau pabrik yang diduga berkaitan dengan pembuangan limbah tersebut, Komisi C berencana turut menghadirkan pihak perusahaan dalam forum yang sama.

Namun, jika identitas pihak terkait belum terungkap sepenuhnya, RDP tahap awal akan difokuskan untuk mendengarkan pemaparan DLH mengenai hasil penelusuran dan perkembangan penanganan kasus.

Mengenai tuntutan pemberian sanksi tegas terhadap pelaku, Gus Fiqi mengaku belum dapat menyampaikan sikap resmi atas nama Komisi C. Menurutnya, keputusan kelembagaan baru bisa dirumuskan setelah pihaknya mendengarkan penjelasan Kepala DLH Jombang dan memperoleh fakta-fakta dalam RDP.

Secara pribadi Gus Fiqi mengecam keras praktik pembuangan limbah B3 secara sembarangan. Ia menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan ceroboh karena limbah B3 mengandung bahan kimia yang berpotensi membahayakan lingkungan.

“Sangat konyol sekali, dan ngawur. Karena B3 itu bukan sampah konsumsi rumah tangga yang masih bisa terurai meski menimbulkan bau di lingkungan. Ini B3, kimia, tentu berbahaya,” ungkapnya.

Selain menelusuri pihak yang bertanggung jawab, Gus Fiqi meminta legalitas perusahaan yang diduga menghasilkan limbah tersebut diperiksa. Pemeriksaan meliputi kelengkapan izin usaha hingga ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), terutama bagi perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan aluminium atau usaha sejenis.

Menurutnya, perusahaan yang memiliki izin resmi semestinya memenuhi persyaratan pengelolaan limbah, termasuk menyediakan fasilitas IPAL sesuai standar. Apabila ditemukan perusahaan beroperasi tanpa izin atau tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah, ia mendesak agar kegiatan usaha tersebut ditutup sementara hingga tanggung jawab hukum dan lingkungan diselesaikan.

“Minimal Komisi C harus tahu siapa yang membuang sembarangan dan apakah usahanya berizin atau tidak. Kalau memang tidak ada izinnya, ditutup saja agar diselesaikan dulu tanggung jawabnya, lalu diserahkan kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan daerah,” pungkasnya.

Berita Terkait