JOMBANG, KabarJombang.com – Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Kabupaten Jombang mulai menjadi perhatian serius DPRD setempat. Pasalnya, pesta demokrasi tingkat desa yang dijadwalkan berlangsung di 286 desa tersebut membutuhkan landasan hukum yang jelas agar seluruh tahapan pelaksanaannya berjalan tanpa persoalan.
Kepastian regulasi itu menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa yang kembali bergulir di DPRD Jombang.
Dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi, Senin (16/11/2026), sejumlah fraksi menyampaikan berbagai masukan. Persoalan masa jabatan kepala desa (kades), anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga mekanisme penyelenggaraan Pilkades menjadi beberapa hal yang mendapat perhatian.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), misalnya, meminta penjelasan lebih terperinci mengenai ketentuan peralihan masa jabatan kades dan anggota BPD.
Juru bicara FPKB, M Naqib Abdullah, menilai aturan penyesuaian masa jabatan menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 harus dirumuskan secara jelas.
Menurutnya, ketentuan tersebut perlu memberikan kepastian bagi kepala desa maupun anggota BPD yang saat ini masih menjalankan tugas atau berstatus sebagai pejabat petahana.
“Jangan sampai pengaturan masa transisi justru menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum ketika diterapkan dalam pelaksanaan Pilkades berikutnya,” ujar Gus Naqib, sapaan akrabnya.
Ia menegaskan, mekanisme penyesuaian masa jabatan harus dipahami secara seragam oleh seluruh pihak. Dengan begitu, penerapan aturan tidak menimbulkan persoalan hukum baru di kemudian hari
Perhatian terhadap pelaksanaan Pilkades 2027 juga disampaikan Fraksi PDI Perjuangan. Melalui juru bicaranya, Jawahirul Fuad, fraksi tersebut meminta agar Raperda Desa benar-benar mampu menjadi pedoman penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
Menurutnya, regulasi yang disusun harus mengatur seluruh tahapan Pilkades secara komprehensif. Termasuk memastikan panitia penyelenggara bekerja secara netral dan mampu meminimalkan potensi konflik maupun sengketa hasil pemilihan.
“Pelaksanaan Pilkades harus mampu menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan kondusif di tingkat desa,” ungkap Jawahirul.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar memberikan perhatian pada pengaturan peraturan desa (perdes), khususnya materi yang tercantum dalam Bab VII Raperda.
Juru bicara Fraksi Golkar, Andik Purnawan, mengusulkan agar unsur Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mendapat ruang lebih besar dalam proses penyusunan kebijakan desa.
Dia menilai, RT dan RW memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Keduanya dianggap lebih memahami kebutuhan, persoalan, serta aspirasi warga di lingkungan masing-masing.
Karena itu, keterlibatan RT dan RW dalam proses pengambilan keputusan maupun penyampaian aspirasi masyarakat dinilai perlu diakomodasi dalam regulasi tersebut.
Andik juga mendorong agar sosialisasi mengenai penataan desa dan penyusunan perdes dilakukan hingga tingkat lingkungan melalui forum pertemuan RT/RW.
“Dengan begitu, pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal sekaligus membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung,” tuturnya.
Terpisah, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mengakui pembahasan Raperda tentang Desa membutuhkan proses yang tidak singkat. Meski telah memasuki tahapan penyampaian pandangan umum fraksi, masih ada sejumlah mekanisme yang harus diselesaikan sebelum rancangan tersebut disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Bahkan, Raperda Desa kembali dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi apabila pembahasannya belum dapat dirampungkan hingga akhir tahun ini.
“Raperda Desa memang masuk kembali Propemperda 2027. Ini karena kami khawatir pembahasannya tidak selesai tahun ini. Prosesnya cukup panjang,” kata Hadi.
Ia memperkirakan pengesahan regulasi tersebut kemungkinan baru dapat dilakukan pada awal 2027. Karena itu, DPRD akan melanjutkan pembahasan sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.
Menurut Hadi, keberadaan Perda Desa menjadi kebutuhan penting bagi Kabupaten Jombang, terutama menjelang pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 yang akan diikuti 286 desa.
Regulasi tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi pedoman administratif pemerintahan desa, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses demokrasi di tingkat desa.
“Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat agar pelaksanaan pemerintahan desa maupun proses demokrasi di tingkat desa berjalan tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum,” pungkasnya.




