JOMBANG, Kabar Jombang.com- Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia menjadi sorotan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang. Dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Jombang, Kamis (22/10/2026), mahasiswa mendesak pemerintah pusat mengevaluasi Program Strategis Nasional (PSN), mempercepat penanganan karhutla, serta mengutamakan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Dalam aksi tersebut, GMNI Jombang mendesak pertanggungjawaban Menteri Kehutanan RI atas penanganan karhutla. Mereka meminta DPRD Jombang menyatakan sikap dan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat melalui forum resmi.
Ketua DPC GMNI Jombang, Achmad Ulin Nuha, mengatakan aksi itu merupakan bentuk keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi karhutla dan masyarakat yang terdampak. Menurutnya, pelaksanaan program pembangunan nasional perlu dievaluasi agar tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan lingkungan.
“Kami menuntut agar mengembalikan PSN kepada ruhnya, seperti memastikan Program Strategis Nasional (PSN) benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, pemerataan pembangunan, keselamatan masyarakat, serta kelestarian lingkungan,” ujar Achmad Ulin saat membacakan tuntutan di depan Gedung DPRD Jombang.
GMNI Jombang meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas pelaksanaan PSN selama dua tahun kepemimpinan. Mereka menilai realokasi anggaran negara ke sektor yang lebih mendesak perlu dipertimbangkan apabila capaian program tidak optimal.
“Pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan PSN selama dua tahun kepemimpinan dan merealokasi APBN ke sektor yang lebih mendesak apabila capaian program tidak optimal,” tegasnya.
Selain menyoroti PSN, mahasiswa mendesak Menteri Kehutanan agar bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan upaya penanganan karhutla di berbagai wilayah Indonesia. Mereka juga meminta yang bersangkutan mengevaluasi kinerjanya dan mengundurkan diri apabila dinilai tidak mampu menjalankan mandat secara bertanggung jawab.
“Kami meminta pertanggungjawaban Menteri Kehutanan Republik Indonesia atas pelaksanaan tugas dan upaya penanganan karhutla. Mendesak yang bersangkutan untuk berani mengevaluasi diri dan mengundurkan diri dari jabatannya apabila tidak mampu menjalankan mandat secara bertanggung jawab,” kata Achmad Ulin.
Dalam tuntutan berikutnya, GMNI menekankan pentingnya penanganan karhutla secara serius, terkoordinasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mereka meminta keselamatan masyarakat menjadi prioritas, bersamaan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.
Mahasiswa mendesak DPRD Kabupaten Jombang menjalankan fungsi pengawasan dan meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat terkait penanganan karhutla.
“Kami mendesak DPRD Kabupaten Jombang untuk menyatakan sikap dan menjalankan fungsi pengawasan, serta meneruskan aspirasi dan tuntutan masyarakat kepada pemerintah pusat terkait penanganan karhutla,” terangnya.
Sebagai bagian dari aksi, mahasiswa menggelar salat istisqa dan salat gaib di halaman Gedung DPRD Jombang. Kegiatan tersebut menjadi bentuk solidaritas spiritual bagi masyarakat yang terdampak karhutla. GMNI juga mengajak anggota DPRD Jombang serta Kapolres Jombang dan jajarannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Setelah menyampaikan tuntutan, dilakukan penandatanganan dokumen pernyataan sikap oleh Ketua DPC GMNI Jombang, perwakilan pimpinan DPRD Jombang, dan perwakilan Polres Jombang.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Jombang, Donny Anggun, menilai aksi mahasiswa tersebut menunjukkan kepedulian generasi muda terhadap persoalan lingkungan dan dampaknya bagi masyarakat. Ia menyoroti tuntutan GMNI yang membawa persoalan karhutla di sejumlah wilayah ke tingkat daerah agar mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Teman-teman GMNI ini menurut saya luar biasa. Ketika anak-anak muda mau berjuang dan masih memiliki empati kepada bangsa dan negara ini, salah satu isu utama yang mereka bawa adalah terkait kebakaran hutan di Kalimantan, Sumatra, dan titik-titik lainnya di Indonesia,” ujar Donny seusai menerima aspirasi mahasiswa.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu segera mengambil langkah untuk menangani kebakaran hutan dan dampak asap yang dirasakan masyarakat di Kalimantan serta wilayah lainnya. Ia berharap aspirasi yang disampaikan melalui DPRD Jombang dapat mendorong respons pemerintah.
“Teman-teman ini menghendaki pemerintah pusat untuk segera bertindak cepat mengatasi dampak asap atau kebakaran hutan di Kalimantan dan wilayah lainnya. Harapan mereka disampaikan melalui Kabupaten Jombang, dan semoga ada simpati serupa dari wilayah-wilayah lain di Indonesia untuk mendorong pemerintah pusat segera bergerak,” ungkapnya.
Donny menyatakan DPRD Jombang akan meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat melalui forum resmi DPRD. Ia berharap tuntutan tersebut segera mendapat tanggapan.
“Aspirasi ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat melalui forum resmi DPRD. Semoga pemerintah pusat segera merespons, karena menurut kami masalah kebakaran hutan ini sudah masuk kategori bencana nasional,” pungkasnya.
