KABARJOMBANG.COM – Kebijakan tentang kenaikan sejumlah kebutuhan masyarakat oleh pemerintah, seperti pengurusan STNK-BPKB, kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan juga kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik), tampaknya membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersikap menolak kebijakan kenaikan yang dianggap makin menyusahkan rakyat.
Seperti yang diungkapkan Rachmad Abidin, salah satu kader PKS yang duduk di kursi DPRD Jombang, Selasa (24/12/2016). Menurutnya, kebijakan kenaikan sejumlah komoditas tersebut semakin mempersulit perekonomian masyarakat.
Bagaimana tidak, kondisi perekonomian secara global yang masih terpuruk dan daya beli masyarakat juga lemah, membuat sejumlah kenaikan itu menjerat rakyat kelas menengah kebawah.
“Kami sebagai kepanjangan tangan, DPD PKS Jombang mendesak pemerintah pusat agar membatalkan sejumlah kenaikan tersebut,” ujar Rahmat.
Tak hanya itu, untuk mendesak Pemerintah Pusat agar mebatalkan kenaikan tersebut, secara terbuka dirinya dan Fraksi, meminta kader PKS untuk mensosialisasikan sikap tersebut kepada masyarakat baik melalui forum serap aspirasi maupun saat turun ke masyarakat.
“Selain itu, kami juga meminta anggota untuk membuat spanduk penolakan yang akan disebar di sudut Kota Jombang dan Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Yang isinya tentang desakan agar pemerintah membatalkan kebijakan itu. Ini kita lakukan demi kepentingan rakyat,” katanya. (aan)
