KABARJOMBANG.COM – Menerima informasi adanya 34 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) tingkat 1 yang belum memadai dalam fasilitas, Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jombang, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di dua Puskesmas di wilayah Kecamatan Diwek dan Gudo.
Beberapa puskesmas yang dikunjungi, diantaranya Puskesmas Cukir yang berada di Desa Cukir Kecamatan Diwek. Di lokasi ini, para wakil rakyat disajikan dengan pemandangan fasilitas yang cukup memadai. “Mulai dari tempat pelayanan, ruang rawat inap, hingga beberapa fasilitas lain seperti Apotek di Puskesmas ini cukup memadai. Namun, kinerja petugas medis masih harus ditingkatkan,” ungkap Dora Maharani, Anggota Komisi D, Selasa (10/1/2017).
Namun, Pemandangan berbeda terlihat di Puskesmas Blimbing Kecamatan Gudo. Saat Anggota Komisi D tiba di lokasi dan melakukan sidak, didapatinya beberapa fasilitas yang disuguhkan masih belum representatif. Seperti halnya, ruang rawat inap yang hanya berjumlah 10 bed.
“Secara umum, pelayanan dan kinerja yang diberikan cukup bagus,” kata Pipit Rosy Novita Sekretaris Komisi D.
Hanya saja, masih Rosi, ada catatan yang perlu diperhatikan, diantaranya masih minimnya fasilitas di Puskesmas bersangkutan. “Namun di Puskesmas Blimbing, Gudo belum ada Ipal (instalasi pengolahan air limbah)-nya, dan untuk ruang perawatan juga masih kurang,” tambahnya.
Padahal, lahan yang dimiliki Puskesmas Blimbing cukup luas, hampir mencapai 800 ribu meter persegi. Berdasarkan informasi yang disampaikan pimpinan puskesmas, hal tersebut terbentur soal anggaran. Namun, kalangan dewan mengaku, tahun ini sudah dianggarkan dari APBD untuk rehabilitasi gedung dan pembangunan infrastruktur lain. “Untuk beberapa fasilitas di Puskesmas yang belum memadai, seperti minimnya ruang rawat inap,” katanya.
Ditambah lagi, kurangnya tenaga medis seperti Dokter Gigi, juga menambah pekerjaan meja para wakil rakyat yang ada di Kota Santri. Meski begitu, mengenai beberapa kekosongan untuk posisi dokter gigi, Rosi menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Karena kekosongan itu tentu mempengaruhi pelayanan di Puskesmas bersangkutan.
“Terkait dengan kekosongan dokter gigi. Kita akan koordinasi dengan Dinkes bagaimana solusinya. Apakah ditambah atau diambilkan dari Puskesmas lain yang jumlahnya lebih,” imbuhnya.
Dilihat dari segi pelayanan, lanjut Rosy, tentu kekosongan itu sifatnya mendesak. Karena akan berimbas pada ketidakpuasan pasien. “Memang hal itu sifatnya urgent, dan kita upayakan untuk audiensi agar kekosongan itu tidak terjadi dalam waktu yang lama,” katanya. (aan)
