JOMBANG, KabarJombang.com – Dalam rangka menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jombang 2024. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jombang, melalui surat rekomendasi yang diterima KabarJombang.com pada Rabu (3/10/2024), menghimbau supaya Pilkada Jombang bisa berjalan damai, dengan menghindari politik sara. Terdapat tujuh poin rekomendasi dari surat tersebut. MUI mengajak masyarakat untuk menjauhi praktik politik yang berbasis pada Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), agar persatuan dan keharmonisan tetap terjaga.
Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Jombang, Yusuf Suharto, menegaskan bahwa tujuan dari rekomendasi ini adalah menciptakan atmosfer yang kondusif selama Pilkada. Ia menyampaikan, walaupun masyarakat memiliki pilihan yang berbeda, penting untuk saling menghormati dan menjaga hubungan baik antar sesama. Menurutnya, seruan MUI ini bersifat moral dan normatif, bukan merupakan instruksi yang mengikat. Yusuf juga menekankan pentingnya pendekatan antisipatif dalam merespons potensi konflik. “Kami berharap hal-hal yang dapat memicu perpecahan dapat dihindari. Kita harus berupaya untuk tetap damai dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah,” jelasnya.
Ketua Umum MUI Jombang, KH. Afifuddin Dimyati (Gus Awis) menambahkan bahwa persaudaraan dan silaturahim antar sesama umat Islam serta warga negara harus diperkuat. “Mengingat Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024, penting bagi semua pihak untuk menyadari bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam bagian dari demokrasi, asalkan tetap dalam koridor yang menghormati satu sama lain,” ungkapnya.
Berikut bunyi surat rekomendasi MUI :
1. MUI mengharapkan agar Pemerintah Daerah (Pemda) menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada, serta memfasilitasi pertemuan dan diskusi antara para calon kontestan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ruang dialog yang konstruktif.
2. MUI menyerukan kepada Aparatur Negara, termasuk ASN, TNI, dan Polri, untuk bertindak sebagai penengah yang netral dan adil dalam menghadapi potensi polarisasi di masyarakat. Dengan demikian, peran mereka sangat vital dalam menciptakan suasana yang harmonis.
3. Pihak penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, diminta untuk menjalankan tugas mereka secara profesional dan sesuai dengan prosedur. Mereka harus aktif dalam pengawasan agar Pilkada berjalan dengan lancar tanpa gangguan yang dapat merusak stabilitas.
4. Calon kontestan dan tim sukses mereka diharapkan untuk menekankan pentingnya persatuan dan persaudaraan dalam kampanye. Menghindari praktik kampanye hitam dan politik uang menjadi sorotan utama dalam rekomendasi ini.
5. MUI mengajak para tokoh agama dan masyarakat untuk menjadi teladan dalam menjaga nilai-nilai persaudaraan. Mereka diharapkan dapat berperan aktif dalam menyebarkan pesan damai di tengah masyarakat.
6. Masyarakat harus menjauhi politik uang dan politik yang berdasarkan pada nasab. Setiap individu diharapkan untuk menggunakan hak pilih secara jujur dan adil, tanpa terpengaruh oleh provokasi yang dapat menimbulkan perpecahan.
7. Pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat tentang calon-calon kontestan Pilkada. Media diharapkan bersikap netral dan menghindari penyebaran hoaks yang dapat merusak reputasi dan integritas para kandidat.
