JOMBANG, KabarJombang.com – Usai menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi pada Selasa (6/9), aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jombang melakukan audiensi bersama DPRD di ruang paripurna pada Kamis (8/9/2022).
Dalam audiensi tersebut, para mahasiswa bukan hanya meminta pihak DPRD Jombang untuk membuat pernyataan penolakan harga BBM bersubsidi, melainkan berbagai persoalan seperti carut marut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah di kelola oleh pemerintah Kabupaten Jombang.
“DPRD harus bisa memanggil Dinsos agar bertanggung jawab dalam pengawalan penyaluran BLT BBM agar tepat sasaran sekaligus mengupdate semua data di BPS (Badan Pusat Statistik),” ungkap Rizal Abdillah Ketua Umum PC PMII Jombang.
Sementara itu, sekretaris Komisi A DPRD Jombang yang memberikan arahan dalam audiensi, Kartiyono mengatakan, terkait carut-marut data BPS, maka akan segera di sampaikan kepada pihak pemerintah Jombang.
“Kami akan minta kepada bupati tentunya untuk mengkondisikan jajarannya agar mengelola data dengan baik, hal ini untuk mengantisipasi adanya program yang tidak tepat sasaran,” bebernya.
Anggaran dampak kenaikan harga BBM bersubsidi pun ia menjelaskan jika pihak DPRD hanya dapat memberikan peluang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2023.
“Kalau APBD 2022 kita tidak bisa, karena sudah disah kan. Jika APBD 2023 KUAPSS sebenarnya sudah kita tanda tangani tapi masih ada ruang dalam pembahasan di sela-sela paripurna nanti akan kami tanyakan kepada pemkab terkait langkah dalam antisipasi dampak ekonomi akibat kenaikan BBM saat ini,” jelasnya.
