JOMBANG, KabarJombang.com – Program seragam gratis, janji Bupati Jombang disebut molor, Anggota Dewan tetap usulkan untuk dievaluasi.
Hal tersebut disampaikan oleh, Syarif Hidayatullah. Anggota DPRD Jombang dari Komisi D ini mengatakan, ia tetap memantau salah satu program bupati ini. Ia juga menyoroti soal seragam gratis yang terlalu molor.
“Saya berharap ini dijadikan evaluasi tahun depan. Artinya kalau tahun depan ada lagi yah harus dikerjakan segera. Jika mengacu pada tahun ini, harus dipersiapkan dari sekarang. Jika tidak, yah molor lagi,” ucapnya saat dikonfirmasi wartawan pada Kamis (25/8/2022).
Mengingat, dari molornya seragam gratis ini, disebut bisa mempengaruhi psikis anak. Terlebih, ia mengatakan pernah ada laporan bullying akibat seragam ini.
“Karena memang sewaktu diterangkan oleh dinas terkait itu harus di lab, ternyata tidak serta merta keluar, lama itu, belum lagi soal kontrak. Memang untuk realita tahun ini kan molor, kita hanya memikirkan dampaknya. Apa itu? yah psikologi anak,” katanya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Jombang itu menuturkan, dampak psikis anak jangan diremehkan.
“Sudah sekolah SMP tapi masih memakai seragam SD, itu kan jelas psikis dari anak tersebut terganggu. Apalagi jika ada bullying dari kakak kelas juga. Itu juga pernah ada laporan seperti itu dari Komite kalau tidak salah. Secara, beban psikis anak itu akan terganggu,” ungkapnya.
Menyoal program kain seragam gratis ini merupakan janji Bupati Jombang, menurutnya meskipun realisasi tapi prosesnya begitu lama, tetap harus dievaluasi menyeluruh.
“Memang ini janji Bupati dan ditepati. Tapi dalam urusan ini kan lama. Karena lama itu, kemudian saya minta untuk evaluasi biar tahun depan tidak terjadi lagi. Untuk hal ini bagaimana caranya ya Dinas terkait harus tanggap,” ujarnya.
Terkait anggaran pengadaan seragam yang terus menyusut tiap tahunnya, Syarif mengatakan dirinya tidak mengetahui secara pasti.
“Saya tidak mengetahui yang jelas itu sudah masuk anggaran dan itu bisa dipertanggungjawabkan dan transparan, hanya saja saya tidak tahu menurunnya itu apa karena seragam ada yang dikurangi,” jelasnya.
Menurutnya, semua itu kembali ke interpretasi penerimaan masyarakat terkait program ini. Dan bagaimana menyikapi janji Bupati. “Saya sendiri tidak bisa bicara apa-apa jika ini menyangkut janji Bupati, karena itu semua kembali ke interpretasi masyarakat,” tuturnya.
“Saya usul, ya kalau bisa jika tahun depan ada, itu berupa uang saja, tidak berupa kain. Untuk diberikan subsidi kepada anak yang bersangkutan, alasannya agar tidak terjadi molor-molor seperti ini lagi. Jadi kalau berupa uang, seandainya diperbolehkan. Berupa uang sajalah solusinya, kan praktis ada subsidi karena masalah seragam itu bisa diatur teknis,” pungkasnya.
Untuk diketahui, penandatanganan kontrak sendiri sudah dilakukan oleh pemenang lelang pada Kamis (18/8/2022) kemarin, namun untuk pengadaan kain akan mulai berjalan hingga jangka waktu sampai tiga bulan ke depan. Denda akan berlaku setiap harinya, jika proses pengadaan kain seragam gratis telat dalam jangka waktu tiga bulan ke depan.
Kain seragam yang akan diberikan nantinya yakni potongan atas dan bawah. Ukurannya pun berbeda mulai dari tingkat SMP, ukuran atas 1,4 meter dan bawah 1,25 meter. Sementara untuk tingkatan SD/MI ukuran atas yaitu 1,3 meter dan bawah satu meter.
Untuk pemenang lelang kain seragam sendiri ada dua, yakni untuk lelang kain seragam SD/MI dimenangkan CV Intan Jaya Sekti dari Malang mengajukan penawaran Rp 3.544.185.600 dan untuk pemenang lelang kain seragam SMP/MTs yakni CV Menara Mas Kita Sidoarjo, nilai penawaran Rp 4.127.439.540.
Program seragam gratis sendiri mulai muncul pada tahun ajaran 2019-2020. Di tahun pertama tersebut, Pemkab Jombang menggelontorkan anggaran puluhan miliar yang ditujukan untuk tiga stel seragam untuk siswa baru.
Total dana yang digelontorkan mencapai Rp30 Miliar pada tahun pertama tersebut. Sedangkan, untuk yang menerima seragam gratis ini ada 47 ribu siswa yang terpencar di beberapa lembaga SD/MI, SMP/MTs negeri maupun swasta.
Pada tahun pertama itu yang dijanjikan adalah pemberian seragam nasional, Pramuka dan olahraga. Pada realisasi di lapangan, ternyata Pemkab hanya memberikan potongan kain untuk seragam nasional dan pramuka saja.
Sementara, untuk seragam olahraga harus diretur kembali karena banyak kasus ditemukan bahwa seragam terlalu kecil. Sementara itu di tahun kedua tepatnya di tahun 2020, anggaran untuk seragam gratis ini nyaris terpotong, hingga menyusut ke angka Rp14 miliar saja yang digelontorkan oleh Pemkab.
Targetnya juga menurun dari tahun pertama. Di tahun kedua ini menargetkan 44.469 siswa baru di jenjang yang sama pada tahun pertama. Anggaran tersebut diambil dari P-APBD tahun 2020. Kemudian, kain seragam yang diberikan juga berkurang, dimana hanya seragam nasional dan pramuka saja.
Dan di tahun 2021, program seragam gratis ini tidak terlaksana karena saat itu masih dalam pandemi Covid-19. Sementara untuk tahun 2022 ini, anggaran yang disiapkan Pemkab yakni sekitar Rp10 miliar untuk SD/MI, SMP/MTs.(Anggit)
