JOMBANG, KabarJombang.com- DPC Abpednas (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional) Kabupaten Jombang, mengancam akan menjadi oposisi Pemerintah Desa (Pemdes).
Hal itu disampaikan Ketua DPC Abpednas Jombang, Abdul Wakhid, dalam acara HUT DPC Abpednas Jombang ke 1 yang tepat pada Senin 22 Februari 2021.
“Kita ini pengabdian, bayangkan honornya untuk Ketua BPD hanya Rp 200 ribu sebulan. Karena itu kita lebih baik jadi oposisi Pemdes jika pihak Pemdes seenaknya saja dengan kita. Tidak menghargai kinerja BPD, bahkan melecehkan, “tandas Abdul Wakhid di depan puluhan Pengurus DPC dan PAC Abpednas se Kabupaten Jombang, Senin (22/2/2021).
Kepada anggota BPD, Abdul Wakhid meminta agar mengawal dan mengawasi kinerja Pemerintah Desa. “Mari kita awasi dan kritisi kinerja Pemdes terutama terkait anggaran yang dikelola Pemdes,”pintanya.
Selain itu Abdul Wakhid meminta agar BPD membuat raport kinerja pemerintah desa terutama kepala desa yang diserahkan ke bupati. “Kita obyektif saja dalam raportnya, jika baik kita catat baik. Begitu juga jika kinerjanya pemdes jelek, kita catat jelek,” jelasnya.
Ditambahkan Abdul Wakhid, raport kinerja pemdes tersebut tidak hanya disampaikan ke bupati. Namun juga ditunjukkan kepada warga setempat saat musdes agar mengetahui kinerja pemdes.
“Untuk laporan ke warga, bisa kita sampaikan saat musdes. Meskipun kinerja pemdes tidak sedikit warga setempat juga mengetahui,”ujarnya pada KabarJombang.com, usai acara tasyakuran HUT DPC Abpednas Jombang.
Selain dihadiri jajaran Pengurus DPC dan PAC Abpednas se Kabupaten Jombang. Dalam acara tersebut juga dihadiri Kepala DPMD Jombang, Sholahudin.
Kepada Abpednas Jombang, Sholahudin yang datang saat acara sudah berakhir itu meminta agar BPD dengan pihak pemerintah desa, khususnya kepala desa menjalin hubungan kekeluargaan yang baik.
“Insya Allah dengan hubungan kekeluargaan antara BPD dengan pemerintah desa khususnya kepala desa baik, tidak ada perselisihan apapun,”ujar Sholahudin.
