JOMBANG, (kabarjombang.com) – Biaya kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) para Anggota DPRD Jombang yang saat ini mencapai Rp 2 miliar, memantik reaksi keras dari kalangan aktifis.
Seperti yang diungkapkan Direktur LINK (Lingkaran Indonesia Untuk Keadilan), Aan Ansori. Menurutnya, seharusnya para wakil rakyat paham apa yang seharusnya menjadi kebutuhan tentang rakyat. Bukan malah melakukan kegiatan yang menghabiskan uang rakyat.
“Sebenarnya, saya tidak terlalu mempersoalkan berapa dana yang mereka butuhkan untuk Kunker. Perhatianku lebih pada kenapa harus Kunker. Urgensinya apa?,” tegasnya saat ditemui, Minggu (17/4/2016).
Menurutnya, jika untuk melihat regulasi di tempat lain, kenapa tidak diundang saja pejabat tersebut ke Jombang, Apalagi perkembangan teknologi informasi sudah sedemikian pesatnya. Informasi apapun hampir semua tersedia.
“Kalau DPRD ngotot Kunker karena dengan cara itu mereka dapat uang saku dan sekalian membawa keluarga jalan-jalan, nah itu yang tidak cukup etis. Kesannya aji mumpung,” sindirnya.
Namun, lanjut pria berkacamata ini, yang paling membuat masyarakat Jombang gusar adalah seputar transparansi dan akuntabilitas hasil kunjungan kerja. Seharusnya, agar tidak terjadi anggapan bahwa mereka tidak membawa hasil selepas kunker, para Anggota Dewan membeberkan kepada publik. Bukan malah mengabadikan kegiatan foto-foto secara pribadi yang diunggah di Media Sosial (Medsos).
“Mestinya laporan kunkernya dipublikasikan di media, agar kami, para pembayar pajak ini, bisa membaca hasil dari para wakil rakyat yang mereka dapat selepas Kunker,” bebernya.
“Apalagi, selama ini saya lihat situs DPRD Jombang sudah lama tidak berfungsi. Ini menunjukkan betapa rendahnya komitmen lembaga ini terhadap akuntabilitas,” katanya. (ari)
Baca Juga : Ketua DPRD Jombang Benarkan Anggaran Kunker 4 Bulan Capai Rp 2 Miliar
