PLANDAAN, KabarJombang.com – Disebut merupakan desa dengan jumlah stunting tinggi di Kabupaten Jombang oleh Dinkes setempat, Ketua Penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Desa Plabuhan, Kecamatan Plandaan, Nining (50) menyebut, tingginya angka kegagalan tumbuh (tubuh dan otak) anak di desa setempat, bukan karena anak kekurangan asupan gizi.
Melainkan, kata Nining, disebabkan adanya kesalahan dalam pengukuran anak yang dilakukan pihak kader di desa setempat. “Kalau stunting, Alhamdulillah di Plabuhan tidak ada. Adanya kekurangan gizi, sekitar empat sampai lima orang,” ungkapnya saat ditemui KabarJombang.com di kediamannya, Senin (10/8/2020).
Kesalahan pengukuran yang dilakukan kader desa, lanjut Nining, terletak pada saat anak sebelum waktunya diukur, oleh kader sudah diukur. Nah, saat pihak Kabupaten melakukan pengecekan pengukuran tinggi dan berat badan dengan alat-alat yang dibawanya, hasilnya berbeda.
“Ternyata kesalahannya dari pengukuran yang dilakukan para kader. Seperti saat anak belum tegak berdiri sudah diukur,” tandasnya.
Nining sempat mengeluhkan belum tersedinya timbangan bayi di Desa Plabuhan. Ia mengatakan sudah mengajukan program di tahun 2020. Namun saat ini, dana yang keluar kebanyakan disalurkan ke BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi warga terdampak Covid-19. Lalu program revitalisasi alat-alat Posyandu ke pihak Desa tersebut, diundur tahun 2021.
“Alasan saya mengajukan program 2021 tentang revitalisasi alat-alat posyandu, karena semakin lama kan semakin serba digital, kenapa kita masih memakai dacin,” kata perempuan yang berasal dari Ambon ini.
Pihaknya berharap, jika Pemerintah Pusat ingin menuntaskan stunting, janganlah setengah-setengah. Dikatakannya, pemerintah harus tegas. “Percuma Pemerintah menyuruh Ibu-ibu PKK harus kerja lebih keras, kalau alat-alatnya tidak memenuhi. Kan sama saja bohong,” serunya.
Kasus ini sama halnya terjadi di Desa Sumberagung, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Di mana di desa ini juga disebut Dinkes Jombang memiliki angka stunting paling tinggi se-Kabupaten Jombang.
Menurut Yani (39) seorang kader stunting, tingginya angka stunting disebabkan belum adanya resuffle (pergantian) kader, dan kurangnya pemahaman kader terhadap cara pengukuran dan penimbangan berat badan anak.
“Padahal kalau dilihat dari usianya, anak-anak di sini itu normal semua dan sesuai. Tapi kok stunting. Ternyata, pihak kader sini yang salah mengukur,” ungkap serentak sejumlah ibu-ibu kader saat ditemui di kediaman Kepala Desa (Kades) Sumberagung, Rabu (12/8/2020) lalu.
Karenanya, pihak kader juga mengaku sudah mengajukan program pelatihan ke Pemdes. Namun masih menunggu pandemi Covid-19 mereda. “Kami juga berharap agar pihak Kecamatan segera mencairkan Jombang Berkadang (Berkarakter dan Berdaya Saing) yang terkait dengan posyandu,” pungkas Yani.
Sebelumnya, Jumat (7/8/2020) lalu, Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Dinkes Jombang, Vidya Buana mengungkapkan, angka stunting di Kabupaten Jombang mengalami penurunan 1 persen dibanding tahun 2019. Yakni dari 18 persen menjadi 17 persen di tahun 2020.
Menurutnya, kasus stunting tertinggi di Jombang, terdapat di lima daerah yaitu Plabuhan Kecamatan Plandaan, Mayangan dan Jarak Kulon Kecamatan Jogoroto, Kabuh, dan Blimbing Kecamatan Kesamben.
Baca Sebelumnya: Covid-19 Belum Berpengaruh Signifikan Terhadap Angka Stunting di Jombang
