JOMBANG, KabarJombang.com – Lambannya pemerintah daerah dalam mengeksekusi bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT), mendapat sorotan Fraksi PKB DPRD Jombang. Melalui ketua fraksi M.Subaidi, pihaknya mengaku telah berkirim surat desakan, agar Bupati Jombang bisa segera melakukan pelaksanaan jaring pengaman sosial
“Dana Desa sudah siap, tapi Bupati lamban mengeksekusi BLT DD. Sementara Masyarakat sudah kesulitan ekonomi dan pangan akibat covid 19,” ucapnya pada KabarJombang.com. Dia menambahkan, sudah tidak ada alasan lagi untuk menunda realisasi BLT DD tersebut.
Lebih lanjut, pria yang duduk di Komisi B DPRD Jombang ini mengatakan, dari total 314 Desa baru segelintir desa yang sudah mencairkan. Hal ini menurutnya sangat miris, karena sangat lambannya respon Bupati untuk memberikan pembinaan kepada para Kepala Desa.
“Dana itu siap dicairkan, jadi buat apalagi di tunda-tunda. Tapi realitanya, baru dua desa yang mencairkan, yakni desa Bawangan dan Kebonagung Ploso, lainnya belum ada,” urai dia, rabu (29/4/2020).
Atas dasar inilah, FPKB mengirimkan surat kepada Bupati Jombang bernomor 22/FPKB-DPRD/B.2/IV/2020. Pihaknya menilai, percepatan tersebut mudah sebenarnya. “Jika dilakukan terencana, dengan memberikan pembinaan kepada kepala Desa, kemudian lewat Musyawarah Desa (Musdes) setiap desa, kami pikir tidak ada yang sulit, sekali lagi jangan ditunda lagi, masyarakat sudah sangat membutuhkan,” pinta dia memungkasi.
