JOMBANG, KabarJombang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang akan mengevaluasi dampak ekonomi Jombang Fest 2026 dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui besarnya perputaran uang selama kegiatan sekaligus mengukur manfaat yang diterima pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian penilaian peringatan Hari Jadi ke-116 Kabupaten Jombang. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa penyelenggaraan festival tidak hanya menarik perhatian masyarakat, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap aktivitas perekonomian lokal.
Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Syaiful Anwar, mengatakan proses pengumpulan data akan dilaksanakan setelah seluruh agenda Jombang Fest 2026 selesai. Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis bersama BPS untuk mengetahui perubahan aktivitas ekonomi selama penyelenggaraan acara.
Menurutnya, proses pendataan dan analisis ditargetkan mulai dilakukan sekitar satu minggu setelah kegiatan berakhir.
“Sekitar satu minggu setelah acara selesai, data akan kami input dan dianalisis bersama BPS untuk mengetahui dampak peningkatan ekonominya,” ujar Syaiful Anwar, dalam keterangan yang diterima Rabu (21/10/2026).
Ia menjelaskan, keterlibatan BPS diharapkan dapat menghasilkan penilaian yang lebih terukur dan objektif. Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah tidak hanya mengandalkan jumlah pengunjung atau kemeriahan acara sebagai indikator keberhasilan festival.
Kajian tersebut juga diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai perputaran transaksi selama kegiatan berlangsung, termasuk manfaat yang dirasakan pedagang, pelaku UMKM, serta sektor usaha lain yang terlibat.
Hasil analisis BPS nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemkab Jombang dalam mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan serupa. Pemerintah daerah berharap data tersebut dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan festival pada tahun-tahun berikutnya.
“Evaluasi dari BPS nanti akan menjadi landasan kami dalam penyelenggaraan berbagai event ke depan,” kata Syaiful.
Bagi pelaku UMKM, Jombang Fest 2026 menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat yang lebih luas sekaligus meningkatkan penjualan. Ramainya pengunjung berpotensi membuka peluang transaksi, baik bagi pedagang makanan dan minuman maupun pelaku usaha di bidang lainnya.
Meski demikian, besarnya manfaat ekonomi tersebut perlu dibuktikan melalui hasil pengukuran. Data transaksi dan pendapatan pelaku usaha dapat menjadi bagian penting untuk menilai apakah kegiatan tersebut benar-benar memberikan tambahan manfaat bagi perekonomian masyarakat.
Evaluasi ini juga penting untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan festival mampu memberikan hasil yang sebanding dengan sumber daya yang digunakan pemerintah daerah.
Selain dampak ekonomi, aspek pembiayaan penyelenggaraan Jombang Fest 2026 turut menjadi perhatian. Saat dikonfirmasi mengenai anggaran kegiatan yang diperkirakan mencapai Rp3 miliar dari APBD, Syaiful Anwar mengaku belum mengetahui nominal pastinya.
Ia menerangkan bahwa pelaksanaan Jombang Fest melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Karena itu, pengelolaan anggaran berada pada masing-masing OPD sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
“Saya hanya mengoordinasikan. Untuk persoalan anggaran, masing-masing OPD yang mengetahui,” ungkapnya.
