JOMBANG, (kabarjombang.com) – Kelangkaan pupuk di Kabupaten Jombang sepertinya menjadi persoalan tak berkesudahan setiap tahunnya. Puncaknya, kelangkaan pupuk terjadi pada bulan Desember ini. Tidak tanggung-tanggung, bahan pokok yang dibutuhkan para petani tersebut mencapai sekitar 10 ribu ton di musim tanam. Padahal, baik pemerintah pusat maupun daerah menargetkan produksi padi harus lebih ditingkatkan. Namun kenyataannya, kebutuhan pupuk justru dikurangi.
Hal itu terungkap saat Komisi B DPRD Jombang menggelar pertemuan dengan Dinas Pertanian dan semua distributor pupuk di Kabupaten Jombang, Rabu (30/12/2015). Ada beberapa distributor pupuk yang diundang dalam pertemuan tersebut, antara lain CV Mujiarto, Koperasi Sekunder Mitra Tani, CV Kembar Jaya, CV Tiga Tani, PT Sepuluh Sempurna, dan CV Agro Bahtera Mandiri.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Hadi Purwantoro memaparkan, pada tahun 2014 pihaknya telah mengajukan kebutuhan pupuk untuk tahun 2015 sesuai kebutuhan. Saat itu, terangnya, pihaknya mengajukan sejumlah 44 ribu ton pupuk jenis urea. Namun, pihaknya mengaku, realisasi yang turun hanya sekitar 33 ribu ton. “Jika dikalkulasikan, jumlah pupuk 10 ribu ton tersebut dipergunakan untuk sawah seluas 10 ribu hektar,” jelas Hadi.
Menanggapi seringnya terjadi kelangkaan pupuk ini, Hadi meminta kepada para petani agar menyesuaikan jumlah pupuk yang ada. Ia mengatakan, petani selama ini terlalu menggantungkan kebutuhan pupuk kimia. “Seharusnya dengan adanya kekurangan pupuk ini diimbangi dengan pupuk organik. Sebab, kondisi tanah persawahan di Kabupaten Jombang sangat kurang akan unsur organismenya,” ungkap Hadi.
Dari penelitian yang dilakukan Dinas Pertanian beberapa waktu lalu, unsur organik di dalam kandungan tanah kurang dari 2 persen. “Padahal, unsur organik di dalam tanah seharusnya harus mencapai 3 persen,” paparnya.
Sementara Ketua Komisi B, Rochmad Abidin mengatakan, tahun 2016 harus ada upaya untuk meminimalisir kelangkaan pupuk. Ia menambahkan, pihak Dinas Pertanian setidaknya memiliki cara bagaimana kelangkaan pupuk ini tidak terjadi lagi. “Pihak distributor pupuk hanya sebatas sebagai pelaksana dari Dinas Pertanian,” katanya.
Lebih penting lagi, menurut Rochmad, kesadaran petani untuk menggunakan pupuk organik merupakan jalan keluar terkait permasalahan kelangkaan pupuk. “Berapa pun pupuk yang ada, petani pasti bilang kurang. Hal ini akibat dari ketergantungan para petani terhadap pupuk kimia sangat tinggi. Cara pandang petani yang instan ini harus dirubah,” ujarnya.
Sementara Asrori (55), Anggota Dewan yang juga petani asal Kecamatan Jogoroto mengatakan, pemerintah sepertinya tidak mempunyai komitmen terhadap program yang dibuat. Disisi lain, petani diminta agar dapat meningkatkan produksi beras. Namun, kebijakan itu tidak didukung dengan adanya pupuk yang mencukupi kebutuhan petani. “Jika pemerintah mempunyai program itu seharusnya kebutuhan petani dipenuhi,” pungkasnya. (ari)
